Pilkada Serentak Digeser ke Desember 2020, Anggaran Pilgub Tak Tersedot Corona

Sekretaris Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel, H Suripno Sumas, juga menyatakan anggaran pilgub tidak akan diganggu.

Ini berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan anggaran Pilkada tidak boleh dipindahkan termasuk untuk penanganan Covid-19.

“Di Kalsel anggaran Pilkada masih ada dan utuh. Dalam rapat Badan Anggaran terakhir, disampaikan masih sesuai NPHD. Kalau tahapan pemilihan berlanjut, maka akan kembali direalisasikan,” tegas Suripno.

Sedang Ketua KPU HST, Johransyah, Kamis (7/5), mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati sesuai Perppu.

“Semoga Peraturan KPU segera terbit dan pandemi corona segera berakhir sehingga Pilkada bisa dilaksanakan pada Desember nanti” ujarnya.

Untuk anggaran, menurutnya, tak ada masalah karena sudah adanya NPHD.

“Tinggal pencairan bertahap sesuai aturan. Intinya apapun yang diamanahkan perundangan KPU, kami siap melaksanakan,” ujarnya.

Divisi Sosialisasi dan Parmas KPU HST, Mardani, membeberkan tahapan pilkada yang masih ditunda yakni pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDB), verifikasi dukungan bakal calon perseorangan serta pencocokan dan penelitian data pemilih.

“Tahapan tersebut ditunda sejak 22 Maret,” katanya.

Sekdakab HST, A Tamzil, mengatakan pemkab sudah menyiapkan anggaran pilbup. Apalagi, ada tiga instansi yang sudah melakukan NPHD dengan pemkab yakni KPU, Bawaslu dan Polres HSU terkait pengamanan.

Dalam NPHD, KPU mendapat Rp 22 miliar. Dana ini berasal dari APBD Perubahan 2019 sebesar Rp 750 juta dan APBD 2020 sebesar Rp 21,25 miliar.

Sedangkan Bawaslu HST mendapat dana hibah sebesar Rp 10 miliar.

Ada pun untuk pengamanan dianggarkan Rp 2 miliar.

“Anggaran pilkada tidak kami utak-atik. Jika dilaksanakan kami siap menyalurkan sesuai dengan tahapannya,” kata Tamzil. (edisi cetak)