Jadwal Pencairan THR PNS, TNI & Polri Jumat 15 Mei 2020, Ini Penjelasan Menkeu

EDITOR : Rahmadhani
BANJARMASINPOST.CO.ID - Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) serta anggota TNI dan Polri sudah dipastikan kapan pencairannya.

Jadwal pencairan THR Lebaran 2020 bagi ASN, PNS, TNI Polri dan pensiunan sudah dipastikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani akan dilakukan pada pekan ini.

Perincian anggarannya, untuk THR ASN pemerinah pusat, anggota TNI, dan Polri nilainya mencapai Rp 6,77 triliun. Sementara untuk pensiunan Rp 8,70 triliun. Sedangkan untuk ASN pemerintah daerah total anggaran mencapai Rp 13,898 triliun.

Pemerintah segera mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri. Jika tak ada aral melintang, pencairan THR secara serentak paling lambat dilakukan pada Jumat (15/5) pekan ini. 

• Jadwal Tes SKB CPNS 2019 Bakal Berlangsung Setelah Idul Fitri 2020? Ini Kata BKN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, payung hukum yang mengatur kebijakan tersebut, mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) akan diterbitkan Senin (11/5) ini.

"Kami sekarang sedang melakukan persiapan dengan seluruh satuan kerja (satker) untuk eksekusi pembayaran THR ini, diharapkan akan bisa dilakukan secara serentak paling lambat pada hari Jumat (15/5) ini," kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers daring, Senin (11/5).

Hanya saja perlu di catat, pada tahun ini, pemerintah tidak membagi rata THR untuk semua ASN. Pemerintah hanya memberikan THR untuk ASN golongan rendah yakni eselon III kebawah di lingkungan pemerintahan, TNI, Polri, Juga hakim, dan hakim agung yang setara dengan jabatan di bawah eselon II.

Adapun anggaran THR untuk pejabat eselon I, eselon II, serta pejabat negara sisanya, akan dialokasikan untuk penanganan wabah virus corona di Indonesia.

Beda dengan ASN Anggota TNI Polri maupun pensiunan, THR bagi kaum buruh masih belum jelas alias tidak ada kepastian.  

Pemerintah justru menyerahkan urusan pembayaran THR buruh yang sudah diwajibka oleh undang-undang, kepada pengusaha dan buruh untuk menyelesaikannya secara dialog.