Berita Tanahbumbu

Penundaan DAU dari Pusat, Gaji Pegawai Non ASN Tak Terganggu, Begini Tanggapan Sekda

Tujuh Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, terkena penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat, termasuk Kabupaten Tanahbumbu

istimewa
Sekda Tanbu H Rooswandi Salem 

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Tujuh Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, terkena penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat, termasuk Kabupaten Tanahbumbu.

Penundaan penyaluran DAU ini tentu berdampak bagi pemerintah daerah. Apalagi nilainya cukup tinggi dan menjadi dana yang ditunggu-tunggu pemerintah daerahnya masing-masing.

Di kabupaten Tanahbumbu, dana tersebut berkisar lebih kurang Rp 11 Miliar tiap bulannya. Namun, itu harus mengalami penundaan untuk sementara waktu sampai laporan selesai dilakukan dan pusat menyalurkan dana tersebut.

Lantas apakah mengganggu anggaran di Pemerintah Kabupaten Tanahbumbu ? Sekretaris Daerah, Sekda Tanahbumbu, H Rooswandi Salem, mengatakan dengan adanya penundaan itu terang saja mengganggu.

"Kalau mengganggu pasti mengganggu, namun karena ketetapan pusat ya, kita dari daerah harus mengikuti," katanya kepada banjarmasinpost.co.id, Selasa (12/5/2020).

Pos Perbatasan Diperketat, Masuk ke Banjarmasin Ditanya Keperluannya

Innalillahi! Kabar Duka Datang dari Wali Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani, Ayahanda Meninggal Dunia

Penutupan Jalan di KM 6 Banjarmasin, Pengendara Pilih Lewat Pemurus

Menurutnya, untuk memenuhi belanja, Pemerintah Daerah akan melakukan manajemen KAS. Manajemen ini adalah prioritas pembayaran yang penting lebih didahulukan. Sampai batas waktu penyaluran DAU normal kembali.

Terkait, penggajihan tenaga honor, PTT dan kontrak, memang berdampak. Namun dia menyebutkan, pembayaran gaji akan tetap normal dan tidak mengganggu pembayarannya.

"Sejauh ini tidak berpengaruh karena kami menggunakan manajemen KAS," katanya.
Menurutnya, ditengah pandemi Covid-19 dan pengalokasian dana pencegahan, Pemerintah Pusat justru melakukan penundaan pembayaraan DAU.

"Secara umum pusat kami anggap kurang bijak. Memberikan sanksi menahan DAU ini. Padahal di daerah secara optimal sudah berupaya melakukan penyiapan anggaran Covid-19, dengan mengurangi belanja dan kegiatan. Ditambah kurangnya pendapatan, eh malah didsanksi lagi dengan penahanan DAU ini," katanya.

(Banjarmasinpost.co.id/Man Hidayat)

Penulis: Man Hidayat
Editor: Syaiful Akhyar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved