Tajuk

Beban Iuran BPJS

Kini beban masyarakat tidak hanya masalah kesehatan akibat pandemi corona, tapi juga perekonomian.

BANJARMASINPOST.CO.ID - SUDAH dua bulan lebih kita melawan corona, namun belum ada tanda-tanda pandemi ini akan segera berakhir. Bahkan kian banyak daerah yang mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Di Kalsel misalnya, tidak hanya Banjarmasin, tapi Banjarbaru, Banjar dan Baritokuala juga menerapkan PSBB. Padahal keempatnya adalah daerah penyangga di Kalsel.

Dengan adanya PSBB, perekonomian masyarakat kian terimpit. Penurunan daya beli masyarakat pun sudah diakui oleh pemerintah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) bahan pangan di April 2020 mengalami deflasi 0,13 persen. Hal itu dapat diartikan permintaan atas bahan pangan mengalami penurunan.

Kini beban masyarakat tidak hanya masalah kesehatan akibat pandemi corona, tapi juga perekonomian. Sejak pemberlakukan PSBB, aktivitas perekonomian nyaris lumpuh.

Beban makin berat karena, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menaikkan kembali iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Padahal, sebelumnya masyarakat sempat bersorak lantaran Mahkamah Agung (MA) melalui putusan MA Nomor 7P/HUM/2020, telah membatalkan kenaikan iuran BPJS. Meskipun realisasi penurunan baru dirasakan di bulan Mei 2020. Tapi ternyata itu seperti harapan palsu.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pasal 34, memutuskan menaikkan lagi iuran BPJS mulai Juli 2020.

Dalam pasal itu diketahui bahwa kenaikan iuran terjadi pada Kelas I dan Kelas II mandiri. Selain itu dalam pasal 34 juga dijelaskan mengenai perubahan subsidi yang diberikan pemerintah.

Berdasarkan Perpres tersebut, iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri pada Juli-Desember 2020, untuk kelas 1 Rp 150.000, kelas 2 Rp 100.000 dan kelas 3 Rp 25.500. Adapun kenaikan iuran kelas I hampir 100 persen. Sebelumnya, pada April-Juni 2020, Peserta kelas I hanya membayar Rp 80.000. Sementara itu untuk peserta kelas II sebelumnya hanya membayar Rp 51.000. Sedangkan kelas III turun, dari semula Rp 42.000 dikurangi dengan subsidi permerintah Rp 16.500. Namun iuran kelas III akan naik mulai 2021 menjadi sebesar Rp 35.000.

Kebijakan tak populis ini tentu bak buah simalakama. Sebab, di tengah pandemi ini, sebagian besar anggaran negara dan daerah tersedot untuk penanganan Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan. Pemberian bantuan tunai dan sembako untuk masyarakat kurang mampu, salah satunya .

Mengutip pernyataan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah. Kebijakan menaikkan iuran BPJS malah semakin membuat daya beli menurun.

Pemerintah seharusnya tidak menaikkan iuran untuk menutup defisit. Sebaliknya, pihak BPJS Kesehatan melakukan efisiensi, dan kekurangannya ditutup oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (*)

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved