Tajuk

Melawan Tradisi Mudik

Bahkan, bagi ASN, TNI dan Polri ada pelarangan khusus dari pemerintah untuk tidak mudik

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mudik memang tak lepas dari Ramadan dan Idulftiri. Bagi yang telah lama merantau, mudik menjadi pelepas dahaga kangen, bersua orangtua, sanak family maupun teman sekampung. Namun, dalam kondisi pandemic covid-19 seperti sekarang, impian untuk mudik hsrus dikubur dalam-dalam.

Sudah jauh-jauh hari pemerintah mengeluarkan imbauan untuk tidak mudik. Bahkan, bagi ASN, TNI dan Polri ada pelarangan khusus dari pemerintah untuk tidak mudik. Semula kebijakan ini terlihat tegas. Petugas-petugas yang berjaga terutama di daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat menyaring pengendara yang ditengara mau mudik.

Namun, sekitar pertengahan Ramadan, ada kebijakan baru dari pemerintah yang belakangan sebenarnya membuka peluang bagi mereka yang ingin mudik walaupun bukan kesempatan resmi.

Pemerintah pusat melonggarkan kebijakan dengan membuka kembali operasional angkutan umum, baik angkutan darat, laut dan udara. Ya, muncul kebingungan di tengah masyarakat tentang ketegasan pemerintah dalam melakukan pembatasan sosial. Di satu sisi daerah-daerah diberi hak untuk melakukan pembatasan bagi yang menerapkan PSBB, tapi di sisi lain, pemerintah melonggarkannya.

Lalu diikuti Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 membuat surat edaran Nomor 4 Tahun 2020 boleh mudik sesuai kriteria yakni bagi keluarga alami musibah dan pegawai pemerintah yang tengah berurusan keluar kota.

Memang, belakangan pemerintah menyatakan hanya orang yang memenuhi ketentuan bisa menggunakan transportasi umum. Tapi, tahu sendiri dengan masyarakat Indonesia. Ada seribu satu cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk pulang kampung. Apalagi misalnya, hanya selembar surat tugas, surat keterangan sehat dan bebas covid-19 yang belakangan pun terungkap diperjual belikan.

Ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaan PSBB di daerah merah maupun pembatasan sosial yang kerap digaung-gaungkan di masa pandemic covid-19 ini menunjukkan ada perubahan paradigma pemerintah dalam mengambil keputusan. Di satu sisi pemerintah ingin menekan penyebaran covid-19, di sisi lain roda kehidupan, harus berputar dengan dibantu transportasi.

Tapi, tetap saja, adalah hal yang sia-sia ketika pemerintah mengoperasikan kembali transportasi massal sedangkan masyarakat sendiri dilarang menggunakannya, terutama untuk mudik.(*)

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved