Opini Publik

UU Minerba dan Celah Korupsi SDA

Banyak pihak menilai UU Minerba hanya menguntungkan korporasi. Laba yang akan didapat negara masih jauh dibawah ruginya.

Oleh : RIBUT LUPIYANTO, Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA)

BANJARMASINPOST.CO.ID - KONDISI pandemi Covid-19 yang masih mengkhawatirkan secara kemanusiaan kembali tercederai. Memanfaatkan lengahnya pengawasan publik, DPR dan Pemerintah baru saja mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba menjadi UU pada Selasa (12/5) di tengah hujan kritik publik.

Banyak pihak menilai UU Minerba hanya menguntungkan korporasi. Laba yang akan didapat negara masih jauh dibawah ruginya. Langkah hukum berupa judicial review telah disiapkan beberapa pihak yang patut diapresiasi. Pengerukan sumberdaya alam harus menguntungkan rakyat bukan korporat serta tidak boleh menimbulkan degradasi lingkungan.

Catatan Kritis

Dalam UU yang baru ini terdapat sejumlah perubahan yakni adanya penambahan 2 bab baru sehingga menjadi 28 bab. Kemudian, terjadi perubahan 83 pasal, 52 pasal baru dan sebanyak 18 pasal dihapus. Total pasal dalam UU ini menjadi 209 pasal. Banyak terdapat pasal-pasal yang merugikan ekonomi dan ekologi.

Pertama, Pasal 169A mengatur bahwa perpanjangan ijin tanpa lelang. Semestinya jika UU berlaku. Maka daerah wilayah tambang kembali menjadi milik negara atau kembali ke pemerintah. Perpanjangan denga demikian harusnya lelang ulang, dimana pemegang lama bisa ikut berpartisipasi. Perpanjangan tanpa lelang ini jelas akan menguntungkan pengusaha. Padahal, melalui lelang pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap pengelolaan tambang tersebut (Martawardaya, 2020).

Kedua, Pasal 43 menyebutkan mineral ikutan tidak lagi harus dilaporkan. Padahal, mineral ikutan menyimpan potensi pendapatan negara dari royalti. Sehingga, kegiatan eksplorasi tidak terkena royalti dan tidak ada pembatasannya. Ketentuan Pasal 43 pada UU Minerba 2009 dihapuskan para perubahan ini.

Ketiga, Pasal 45 menyebutkan mineral yang tergali pada masa eksplorasi tidak kena royalti. Ekplorasi harus ada limit-nya, sehingga jelas berapa yang tidak royalty. Hal ini untuk mengantisipasi adanya pengakuan masih eksplorasi belum eksploitasi, tetapi kenyataanya sudah. Ketentuan Pasal 45 pada UU Minerba 2009 juga dihapuskan para perubahan ini.

Keempat, Pasal 169A Ayat 1 menyebutkan KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud pada Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dengan memenuhi ketentuan. Pasal ini berpotensi merugikan menginta ada syarat-syarat ketat yang dihapus dari UU Minerba 2009.

UU Minerba yang baru ini akan melanggengkan pengerukan minerba. Berbagai dampak negatif berpotensi muncul antara lain kerusakan lingkungan hidup, terancamnya nyawa dan kesehatan warga, konflik sosial, dan lain-lain. Negaralah yang akan merugi dengan tanggung jawab lebih atas kerusakan tersebut.

Halaman
12
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved