Berita Kalteng

Kadishub Palangkaraya: Kami Hanya Menjalankan Aturan Pimpinan Saja

Sopir angkutan barang yang mau masuk Palangkaraya wajib bawa surat keterangan sehat Covid-19 dari tempat asalnya.

BANJARMASINPOST.CO.ID/FATURAHMAN
Alman Pakpahan, Kepala Dishub Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 

Editor:  Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sudah berakhir, Minggu (25/5/2020).

Pemerintah Kota Palangkaraya tidak memperpanjang masa penerapan PSBB, sehingga digantikan dengan Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis (PSKH) untuk tingkat kelurahan.

Meski PSBB tidak diperpanjang, tetapi pengawasan malah diperketat.

Salah satunya adalah mewajibkan semua sopir angkutan barang dari luar Palangkaraya untuk membawa surat keterangan sehat dari Covid-19 dari tempat asalnya.

Polisi Tangkap Pelaku Penusukan di Kompleks Lokalisasi Palangkaraya, Diduga Bermotif Cemburu

Jalur Darat Dijaga Ketat, Pemudik dari Palangkaraya Nekat Melewati Jalan ini

Padahal, saat pelaksanaan PSBB semua angkutan barang diperbolehkan lewat tanpa surat tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Palangkaraya, Alman Pakpahan, kepada Banjarmasinpost.co.id, Selasa (26/5/2020), mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan toleransi kepada pengendara tanpa disertai surat keterangan sehat dari Covid-19. Dia menegaskan, aturan tersebut adalah wajib .

"Bila pengendara dari luar Palangkaraya ingin masuk tetapi tidak disertai dengan surat bebas Covid-19, kami minta putar balik," tegasnya

Dia menegaskan, aturan tersebut yang membuat adalah pimpinan. Sedangkan pihaknya hanya sebagai pelaksana di lapangan, sehingga yang saat ini mereka lakukan hanya menjalankan tugas sesuai aturan.

Meski Idul Fitri, Pos Perbatasan Palangkaraya Tetap Dijaga Ketat

PSBB Kota Palangkaraya Tidak Diperpanjang, Tapi Diganti PSKH

"Pedagang di Pasar Besar Palangkaraya sudah banyak yang tertular Covid-19, itu juga bawaan dari luar Palangkaraya. Makanya kami tegas soal aturan baru yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalteng," tukas dia.

Dia menegaskan, pihaknya bekerja sesuai dengan perintah pimpinan, sehingga apapun yang menjadi kebijakan dari pimpinan adalah merupakan perintah yang harus pihaknya lakukan di lapangan.

"Sekali lagi, kami ini hanya pelaksana di lapangan, yang membuat aturan adalah pimpinan," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved