Pengawal Bantuan Penanganan Covid-19

Oleh: Usluddin, Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI

BANJARMASINPOST.CO.ID. - Peran pemerintah dalam menanggulangi dampak sosial ekonomi pandemik virus corona, kini semakin gencar.

Melalui laman www.sesneg.go.id, dijelaskan tentang berbagai jenis bantuan yang ditujukan kepada masyarakat. Total bantuan tersebut senilai Rp 405,1 triliun.

Angka ini menimbulkan pro kontra, sebab para ahli ekonomi menganggap bahwa besaran bantuan pemerintah ini masih kurang dari persentase PDB (Product Domestik Bruto)yang hanya sekitar 2,5 persen.

Sedangkan Malaysia dan Singapura, yang memiliki jumlah penduduk lebih sedikit dibanding Indonesia, tapi persentase dana yang dikeluarkan hampir 10 persen dari total PDB mereka.

Bila diperinci jenis-jenis bantuan tersebut, maka bantuan pemerintah itu berbagai jenis dan dikluarkan oleh beberapa kementerian maupun lembaga. Misalnya PKH (Rp 34,7 triliun) dan BPNT (Rp 43 triliun) dikelola oleh Kementerian Sosial.

• Warga Tala ini Teramat Senang BLT Diperpanjang, Bupati Ingatkan Jangan Beli Handphone

• Tips Membedakan Pelanggan Subsidi & Non-subsidi, Token Listrik Gratis PLN di pln.co.id & Chat WA

Sedangkan Kartu Prakerja untuk 5 juta jiwa korban PHK senilai Rp 20 triliun dikelolah oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Adapula tarif listrik gratis bagi 24 juta pelanggan 450 VA dan diskon 50 persen bagi 7 juta pelanggan 900 VA, dengan total subsidi Rp 3,5 triliun.

Adapun relokasi dan refocusing anggaran dana desa senilai Rp 21 triliun akan dikelolah oleh Kementerian PDTT dalam bentuk BLT diluar penerima PKH dan BPNT, Program Padat Karya Lintas Kementerian senilai Rp 16,9 triliun.

Ada pula anggaran yang dikelolah oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) senilai Rp 360  miliar, yang diperuntukkan bagi para sopir, driver ojek online dan berbagai pekerja sektor informal yang berkaitan dengan aktivitas di lalu lintas. Penerima bantuan ini rata-rata berdurasi hingga 3 bulan ke depan.

Jika diperinci per sektor, maka akan didapatkan breakdown anggaran Rp 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi. Sebanyak Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat sosial, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial (social safety net) dan sisa Rp 75 triliun anggaran bidang kesehatan.