Berita Jakarta

Viral RUU Haluan Ideologi Negara, Berikut Penjelasan Legislator Asal Kalsel

Menurut legislator dari Kalsel agar DPR RI melakukan transparansi dalam membahas RUU HIN dengan menyerap aspirasi semua ormas keagamaan.

istimewa
Anggota DPR RI asal Kalsel, Syaifullah Tamliha 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Saat ini sedang hangat dan viral di media sosial tentang RUU Haluan Ideologi Negara (HIN) dan meresahkan masyarakat kemungkinan bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia.

Terkait hal tersebut, legislator asal Kalsel, Syaifullah Tamliha yang juga sebagai Pimpinan Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR memberikan pandangan empat point penting.

Pertama, memang dalam Konsideran RUU HIN tersebut perlu memasukkan TAP MPRS Nomor : XXV/MPRS/ 1966 tentang Pembubaran PKI, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah NRI Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham Atau Adjaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

"Hal ini penting dimuat dalam RUU tersebut agar tidak meresahkan masyarakat dan demi wibawa DPR RI," tandas politisi PPP ini.

Tim Badan Kajian DPR RI Puas Dapat Masukan Baznas Kalsel

Aliansi Mahasiswa Farmasi Belum Puas RUU Kefarmasian Masuk Prolegnas 2020, Begini Harapan Mereka

Penuhi Janji, Ketua DPRD Kalsel Ajak Perwakilan Buruh Kalsel ke DPR RI, Sampaikan Hal ini

DPR Minta Pemerintah Ganti Seragam PNS Karena Warisan Belanda untuk Berburu, Ini Usul Penggantinya

Point kedua, TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tersebut tidak bisa dibatalkan DPR dan Pemerintah melalui UU, meskipun Pemerintah dan DPR memiliki kewenangan untuk membuat UU.

"Sebab, Tap MPRS tersebut hanya bisa dibatalkan jika disetujui oleh 575 orang anggota DPR dan 136 anggota DPD RI dengan jumlah total 711 orang anggota MPR. Sebab, keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD RI," sebutnya.

Menurut lelaki yang juga Wakil Ketua MPR Ri ini, bahwa sejak reformasi berlangsung setelah berhentinya HM Soeharto sebagai Presiden kedua RI hingga saat ini, MPR RI tidak pernah membahas dan mengkaji TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tersebut.

Sehingga, lanjut dia, siapa pun yang ingin membentuk organisasi komunis, apalagi membikin Partai Komunis beserta ajarannya tetap dilarang di seluruh NKRI.

Karena itu, dia menilai poin selanjutnya, Badan Legislasi DPR RI diharapkan melakukan transparansi dalam membahas RUU HIN tersebut dengan menyerap aspirasi semua ormas keagamaan.

"Harus terbuka agar marwah DPR terus-menerus mendapatkan kepercayaan rakyat yang diwakilinya," tandas Syaifullah Tamliha.

(Banjarmasinpost.co.id/Nurholis Huda)

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved