Berita Banjarmasin

Wali Kota Banjarmasin Beri Perhatian kepada Tiga Klaster karena Ini

Berupaya mencegah kemunculan klaster baru, Wali Kota Banjarmasin akan lakukan rapid test kepada 2.000 orang.

BANJARMASINPOST.CO.ID/MUHAMMAD RAHMADI
Suasana setelah pertemuan penanganan Covid-19 dan pemantauan tempat keramian di Ruang Rapat Utama Polresta Banjarmasin dihadiri Wali Kota Ibnu Sina, Kamis (28/5/2020). 

Editor:  Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ada tiga klaster yang menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, saat ini, yakni klaster Pekapuran, Antasari, dan Sungai Bilu.

Menghindari terciptanya klaster baru akibat penyebaran Covid-19 dari tiga klaster tersebut, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Banjarmasin telah menyediakan sebanyak 2.000 alat rapid test.

Hal tersebut di sampaikan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, setelah menggelar rapat tertutup, terkait koordinasi penanganan Covid-19 dan pemantauan tempat keramaian di Ruang Rapat Utama Polresta Banjarmasin. Kamis (28/05/2020).

"Perlu perhatian serius juga, jangan sampai nanti penyebarannya malah membikin klaster baru. Dengan 2.000 rapid test ini Kami akan betul-betul mentracking kluster-kluster itu, sehingga ketemu semua," kata Ibnu.

UPDATE CORONA KALSEL: Hari Ini Tambah 116 Positif Covid-19, Terbanyak dari Banjarmasin

Update Covid-19 Kalsel: Ledakan Positif Covid-19 Hasil Tes di Pasar

Terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Kecil (PSBK) yang dilakukan di tingkat RT/RW, Ibnu menilai saat ini sudah berjalan dengan baik.

Karena menurutnya saat ini hampir seluruh Kelurahan, sudah melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat tersebut.

Namun Ibnu mengakui bahwa penerapan PSBK seharusnya dilakukan sejak pertama kali PSBB di berlakukan.

Menurut Ibnu hal itu terabaikan karena masing-masing Ketua RT sibuk mengurus pendataan soal bantuan sosial.

New Normal? Begini Kata Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina

Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Perpanjang Masa Belajar dari Rumah

"Justru ini sebetulnya di tahap I terabaikan, karena di perwali itu pasal 18 jelas di sebutkan pelibatan RT, RW dan Kelompok Masyarakat. Memang Kami akui karena RT banyak konsentrasinya untuk pendataan Bansos dan uang tunai," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Rahmadi
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved