Berita Tapin

Warga Pendatang Diusulkan Wajib Punya KTP Elektronik Tapin, Ini Alasan dari Fraksi PDIP DPRD Tapin

Fraksi PDIP di DPRD Kabupaten Tapin mengusulkan warga pendatang di Kabupaten Tapin, wajib menggunakan KTP elektronik dari Disdukcapil Tapin

banjarmasinpost.co.id/Mukhtar Wahid
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin di Jalan Datu Nuraya, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara. 

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Fraksi PDIP di DPRD Kabupaten Tapin mengusulkan warga pendatang di Kabupaten Tapin, wajib menggunakan KTP elektronik yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Tapin.

Usulan itu menanggapi rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tapin pada Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Tapin terhadap 7 (tujuh) buah Raperda, Kamis (28/5/2020) lalu.

Fraksi PDI Perjuangan khusus terkait Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menyampaikan pandangan bahwa mengharapkan ada ketentuan yang mengatur tentang kewajiban bagi warga pendatang yang mempunyai pekerjaan tetap dan sudah berdomisili lebih dari satu tahun di Kabupaten Tapin agar mengurus surat pindah datang atau memiliki KTP Kabupaten Tapin.

Hal ini merupakan salah satu cara agar masyarakat tertib dalam pencatatan sipil, serta dapat menjamin hak dan kewajibannya sebagai warga negara, seperti tercatat sebagai pemilih pada saat Pemilu dan Pilkada.

Pemain FTV Angga Ryan Pilih Balik ke Banjarmasin, Bantu Jualan Es Kelapa, Malah Banyak Minta Selfie

Perawat Anti Covid-19 RSUD Ulin Banjarmasin BelumTerima Hak Insentif Sepenuhnya, Ini Jawab Ibnu Sina

Daftar 85 Perguruan Tinggi Negeri yang Membuka SBMPTN 2020, Ini Alur Pendaftaran UTBK

PPDB SMP di Kota Banjarbaru Secara Online Pertengahan Juni 2020, Ini Tanggal dan Teknisnya

Tentunya dirasa kurang elok, mereka yang bekerja di Kabupaten Tapin, apakah sebagai karyawan perusahaan terlebih lagi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tapin tapi masih belum ber-KTP Kabupaten Tapin.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tapin HM Rian Jaya mengatakan bahwa perlu dipertegas dalam peraturan daerah ketentuan bagi para perantau atau pendatang baru di Kabupaten Tapin agar mengurus dokumen pindah domisili.

Hal ini penting demi kepastian identitas penduduk itu sendiri, juga penting demi kerapihan data administrasi kependudukan. Bagi perantau atau pendatang di Tapin.

"Kalau warga pendatang sudah tinggal selama satu tahun, yang bersangkutan seharusnya mengurus dokumen kependudukannya berupa pindah domisili.

Di Tapin sudah satu tahun dia sudah harus mengurus pindah, jangan misalnya dari Klaten sudah tinggal bertahun-tahun di Tapin tapi KTP-el nya masih Klaten," katanya.

Halaman
12
Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Syaiful Akhyar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved