Berita Banjarmasin

Klarifikasi Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Soal Insentif Tenaga Kesehatan

Ibnu menyampaikan insentif tenaga kesehatan yang bertugas di RS Sultan Suriansyah milik Pemko Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID/MUHAMMAD RAHMADI
Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. 

Editor: Royan Naimi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina sampaikan klarifikasinya terkait berita realisasi pembayaran insentif tenaga kesehatan di Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Kalsel dengan kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Melalui akun media sosialnya, instragram @ibnusina, Ibnu meluruskan bahwa realisasi pembayaran insentif tenaga kesehatan di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalsel bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin.

"RSUD Ulin milik Pemprov Kalsel bukan Pemko Banjarmasin. Yang menjadi kewenangan Wali Kota adalah RSUD Sultan Suriansyah milik Pemko Banjarmasin," tulis Ibnu di unggahan media sosialnya, diakses Sabtu (29/5/2020).

Menurutnya, hal tersebut bisa memicu munculnya persepsi yang keliru di tengah masyarakat terkait kebijakan Pemerintah Kota terkait insentif tenaga kesehatan.

Perawat Anti Covid-19 RSUD Ulin Banjarmasin BelumTerima Hak Insentif Sepenuhnya

Sebelumnya, Ibnu menyampaikan insentif tenaga kesehatan yang bertugas di RS Sultan Suriansyah milik Pemko Banjarmasin sudah dianggarkan di Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin.

Dimana untuk membayar insentif para tenaga kesehatan di bawah kewenangan Pemko Banjarmasin yang bertugas selama pandemi Covid-19, pihaknya sudah menganggarkan dana kurang lebih Rp 2 miliar.

Angka tersebut menurut Ibnu dirumuskan untuk membayar insentif tenaga kesehatan selama tiga bulan dan masih mungkin dianggarkan kembali jika pandemi Covid-19 terus berlanjut di Banjarmasin.

Menurutnya, insetif yang disiapkan mengacu pada standar insentif tenaga kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Pusat.

"Standarnya adalah standar yang diatur pemerintah pusat. Misal Spesialis paru tunjangannya sekitar Rp 10 juta. Dan itu berjenjang, perawat berapa tergantung juga tingkat resiko. Itu dari APBD Kota," kata Ibnu.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Royan Naimi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved