Opini Publik

New Normal Sekolah Beroperasi Kembali?

Ditegaskan Ketua Umum PB PGRI bahwa untuk beroperasi kembali satuan pendidikan dengan konsep new normal harus ada analisis ilmiah

Oleh: Drs Muhammad Arsyad MPd Wasekum PGRI Prov. Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID - DALAM seminggu terakhir pembicaraan tentang New Normal di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan menjadi hangat. New Normal di bidang pendidikan yang secara umum dapat diartikan dengan suatu kehidupan dengan tatanan baru menuju kenormalan beroperasinya lembaga-lembaga pendidikan baik formal, informal, maupun non-formal.

Dengan didasari oleh arahan Presiden bahwa “Hendaknya berhati-hati dan cermat dengan data yang akurat”, jika akan menetapkan kebijakan new normal bidang pendidikan ini atau khususnya mengoperasikan kembali satuan-satuan pendidikan, Ketua Umum PB PGRI ketika diwawancarai beberapa media televisi menyatakan dan sekaligus mengajak Kemdikbud untuk berhati-hati dan melakukan kajian dengan berbagai ahli pendidikan, psikologi, dokter, dokter anak, ahli kesehatan, dan tidak boleh lupa melibatkan Pemerintah Daerah (provinsi & kabupaten / kota) dalam memutuskan kapan masuk sekolah yang tepat.

Ditegaskan pula oleh Ketua Umum PB PGRI bahwa untuk beroperasi kembali satuan pendidikan dengan konsep new normal atau konsep apapun namanya harus ada analisis ilmiah dari para ahli terkait. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki pedoman untuk membuka kembali sekolah baik di pertengahan Juli 2020 ataupun awal Januari 2021. Dinyatakan bahwa kita belum punya analisis ilmiah yang melihat kecenderungan Covid-19 ini kapan memuncak atau melandai untuk masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota. Apalagi karena sangat terkait dengan relokasi anggaran di Pemerintah Daerah untuk mendukung SOP pembukaan sekolah, maka kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Daerah menjadi sangat diperlukan untuk disepakati.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat tertanggal 18 Mei 2020 telah menyampaikan Surat Edaran dengan nomor : 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati /Wali Kota se Indonesia, termasuk didalamnya pada Bab III tentang Panduan Kegiatan Pembelajaran saat Satuan Pendidikan Kembali Beroperasi. Surat Edaran tersebut sudah terlihat cukup hati-hati mempersiapkan tata laksana beroperasinya satuan pendidikan pasca pandemi Covid-19, atau memasuki masa new normal.

Paling tidak, ada delapan poin yang harus menjadi perhatian ketika satuan pendidikan diputuskan untuk beroperasi kembali, yakni kondisi sarana prasarana yang bersih dengan standar kesehatan dimasa pandemik. Pemantauan rutin sebelum KBM berjalan. Penanganan kerumunan pengantaran dan penjemputan saat mulai dan selesai KBM setiap hari. Pelaksanaan protokol kesehatan oleh semua warga satuan pendidikan. Ketersediaan sarana pencegahan penyebaran Covid-19. Ketersediaan informasi, komunikasi, dan edukasi terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Mekanisme komunikasi yang mudah dan lancar dengan orang tua/wali peserta didik. Sistem dan prosedur manajemen kedaruratan di satuan pendidikan.

Dari delapan poin tersebut di atas, bagi teman-teman guru dan kepala sekolah yang sudah sangat mengetahui kondisi satuan pendidikannya masing-masing tentu merupakan tantangan yang tidak mudah untuk diwujudkan, baik secara standarized penyediaannya maupun secara operasional kegiatannya. Catatan kita yang paling rawan adalah bahwa Guru dan Kepala Sekolah tidak boleh dijadikan sasaran kesalahan yang sebenarnya bukan tanggung jawab mereka. Semisal tidak dimilikinya pembiayaan operasional yang memadai untuk melakukan operasional kebersihan secara rutin minimal 2 (dua) kali sehari saat sebelum KBM dimulai dan setelah KBM selesai, sesuai standar kesehatan dimasa pandemi Covid-19 ini karena tidak ada tenaga kebersihan yang dimiliki satuan pendidikan / bukan menugasi peserta didik.

Lebih-lebih jika dihadapkan pada pelaksanaan pemantauan kesehatan secara rutin, termasuk setiap sebelum KBM mulai berjalan, terhadap seluruh warga satuan pendidikan (termasuk peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan lainnya, pengurus kantin satuan pendidikan), terkait gejala-gejala Covid-19.

Argumen yang mungkin menggampangkan operasional satuan pendidikan bisa saja ditujukan kepada para guru dan kepala sekolah, yakni mengoperasikan Klinik UKS untuk kegiatan pemantauan kesehatan rutin. Inilah sebenarnya yang antara lain dimaksud oleh Ketua Umum PB PGRI bahwa “jangan sampai berjudi dengan masa depan anak”, jika melakukan seperti biasanya diluar masa pandemik peserta didik secara bergiliran ditugasi di klinik UKS.

Begitu pula dengan operasional pengaturan proses pengantaran dan penjemputan peserta didik untuk menghindari kerumunan dan penumpukan warga satuan pendidikan saat mulai dan selesainya KBM. Kegiatan yang melibatkan orangtua/wali peserta didik secara kompleks ini akan sangat sulit dikondisikan agar memenuhi protokol kesehatan dimasa pandemik. Tidak mudah mengatur antrian orang tua / wali siswa saat pengantaran dan penjemputan. Apalagi tidak semua satuan pendidikan terlayani oleh angkutan pelajar di daerah tersebut. Poin lainnya tentang kepemilikan satuan pendidikan terhadap sistem dan prosedur manajemen kedaruratan di satuan pendidikan. Sebelumnya ini masih belum banyak satuan pendidikan yang mendapat pelatihan pengelolaan program kebencanaan/kedaruratan.

Halaman
12
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved