Breaking News:

Tajuk

Partisipasi Pilkada

Hajatan nasional ini pun bakal digelar di Kalimantan Selatan pada akhir 2020.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akhirnya memberi kepastian bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak digelar 9 Desember 2020. Awalnya pilkada serentak dijadwalkan 23 September 2020. Lantaran terjadi pandemi Corona, penyelenggaraannya digeser ke Desember 2020.

Hajatan nasional ini pun bakal digelar di Kalimantan Selatan pada akhir 2020. Selain pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, tujuh wilayah di Banua juga menggelar pesta demokrasi, yaitu Kabupaten Kotabaru, Tanahbumbu, Banjar, Hulu Sungai Tengah (HST), Balangan, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.

Pemilihan kepala daerah ini tentunya berbeda dengan sebelum-sebelumnya, karena digelar di tengah pandemi Covid-19. Pelaksanaan pilkada akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, semua ini demi keselamatan, kesehatan, dan proses demokrasi berjalan baik.

Tentunya protokol kesehatan ini membawa sejumlah konsekwensi, mulai dari tahapan hingga anggaran pelaksanaan pemungutan suara.

Secara nasional, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman sudah meminta dana tambahan sebesar Rp 535,9 miliar. Menjalankan protokol kesehatan, dana tambahan itu dipakai membeli alat pelindung diri (APD) untuk para petugas penyelenggara pemilu. Di antaranya berupa masker, baju pelindung diri, sarung tangan, pelindung wajah, tong air, sabun cuci tangan, tisu hingga cairan disinfektan.

Adapun di Kalsel, KPU mengkalkulasi diperlukan anggaran tambahan sekitar Rp 50-60 miliar. Anggaran terbesar selain untuk APD juga perubahan jumlah TPS.

Jelas, sebuah angka yang tidak kecil, apalagi di tengah keterbatasan anggaran pemerintah yang terserap sangat besar untuk mencegah dan penanggulangan Covid-19 saat ini.

Sebagai catatan, jangan sampai untuk mengejar target pilkada 2020, justru protokol kesehatan diabaikan, atau menimbulkan risiko kesehatan. Tak lupa KPU juga harus memastikan kualitas pilkada. Kualitas pemilu terkait dengan hak pilih dan pastisipasi masyarakat.

Di tengah pandemi yang belum tahu kapan akan berakhir, warga akan memilih tetap berada di rumah daripada pergi ke TPS, bila tak ada jaminan keamanan. Masyarakat tentu fokus pada kesehatan dan pemulihan dampak Covid-19. Tingkat partisipasi yang rendah, jangan sampai nantinya memunculkan goncangan politik lokal. (*)

Editor: Eka Dinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved