Pilkada di Tabalong

Tahapan Pilkada di Tabalong Dilanjutkan, Panwaslu Kecamatan Diaktifkan, Kebutuhan APD Mendesak

Pengaktifkan petugas Panwaslu Kecamatan segera dilakukan menyusul kembali dimulai tahapan pilkada. Kelengkapan APD Covid-19 menjadi kebutuhan mendesak

banjarmasinpost.co.id/Dony Usman
Kantor Bawaslu Tabalong 

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Pengaktifkan petugas Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan akan segera dilakukan menyusul kembali dimulainya tahapan pilkada.

Dengan diaktifkan ini maka petugas panwaslucam akan kembali bertugas melakukan pengawasan meski pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Terkait pelaksanaan tugas di masa pandemi Covid-19 ini, Ketua Panwaslu Kecamatan Jaro nonaktif, Loki Santoso, Rabu (3/6/2020), menyampaikan keselamatan dan kesehatan harus tetap diutamakan.

"Dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur di saat pandemi Covid-19 saat ini keselamatan dan kesehatan penyelenggara pemilu harus diutamakan juga," katanya.

Sehingga diharapkannya penyelenggara juga dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) yang mampu melindungi kesehatan dan keselamatan anggota penyelenggara di lapangan.

Lion Air Hentikan Sementara Penerbangan Komersial Penumpang Mulai 5 Juni, Ini Ternyata Alasannya

Dua ASN Pemkab Banjar Langgar Kode Etik, Bawaslu Sebut Sanksi Bupati

Keluarga Menunggu Penyerahan Jenazah Pelaku Penyerangan Polsek Daha Selatan

Sehari Jelang PSBB di Kabupaten Kapuas, Kasus Positif Covid-19 Melonjak, Tembus Angka 101 Kasus

"Selain itu seluruh anggota penyelenggara pemilu mohon diberikan masker dan handsanitaizer untuk kebutuhan perlindungan melekat. Sesuai dengan anjuran dan protol kesehatan pemerintah," ujarnya.

Terpisah Ketua Bawaslu Tabalong, Hirsan, mengatakan, mengenai persiapan pemenuhan APD pengawas telah dikoordinasikan dengan Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Kalsel.

Menurutnya, berdasarkan arahan Ketua Bawaslu RI pada saat acara Silaturrahmi Nasional Divisi OSDM Bawaslu se-Indonesia melalui Live Streaming On Zoom pada 30 Mei 2020, disebutkan Bawaslu akan menyesuaikan kebutuhan anggaran untuk APD pengawas tersebut.

"Untuk pemenuhan kebutuhan APD tersebut akan dibebankan kepada anggaran pusat. Untuk penyesuaian anggaran APD pengawas ini akan dibicarakan oleh Bawaslu RI dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 Pusat," jelas Hirsan.

Rencananya, untuk pemenuhan jenis APD yang diperlukan penyelenggara pemilihan, termasuk jajaran pengawas akan diserahkan kepada Tim Gugus Tugas Covid-19.

"Istilahnya kita (pengawas) terima jadi APD yang diperlukan sehingga pelaksanaan pengawasan tahapan lanjutan sesuai protokoler kesehatan," ungkapnya.

Selain itu, terkait hal ini Bawaslu Tabalong juga menggelar rakor dengan gugus tugas yang juga diikuti perwakilan Polres Tabalong dan Kodim 1008 Tanjung.

Diketahui, berdasarkan data Divisi Organisasi, SDM, dan Datin (OSDM) Bawaslu Kabupaten Tabalong, pengawas di Bumi Sarabakawa tersebar di 12 kecamatan, 121 desa dan 10 kelurahan.

(banjarmasinpost.co.id/dony usman)

Penulis: Dony Usman
Editor: Syaiful Akhyar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved