Pilkada Kalsel 2020

Pilkada Saat Wabah Corona, KPU dan Bawaslu Kalsel Minta APD ke DPRD

Pilkada awal Desember 2020 diperkirakan masih pandemi Covid-19 membuat KPU dan Bawaslu mengajukan usulan pengadaan APD agar petugas tak terpapar.

BANJARMASINPOST.CO.ID/ACHMAD MAUDHODY
KPU dan Bawaslu Provinsi Kalsel melakukan pertemuan dengan Komisi I DPRD Provinsi Kalsel membahas pilkada yang diperkirakan masih dalam keadaan wabah vrisu corona atau Covid-19, Selasa (9/6/2020). 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020.

Namun kedua lembaga penyelengara pemilihan ini mengajukan beberapa permintaan kepada Pemerintah Provinsi Kalsel untuk bisa mengakomodasi pelaksanaan pemilihan di masa wabah virus corona atau Covid-19.

Hal ini diungkapkan KPU dan Bawaslu Provinsi Kalsel saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Kalsel yang dipimpin Ketua Komisi I, Hj Rachmah Noorlias, Selasa (9/6/2020).

Disampaikan Ketua KPU Provinsi Kalsel, Sarmuji, pihaknya mengajukan penyediaan 13 macam alat pelindung diri (APD) seperti masker, sarung tangan, thermo gun, pelindung wajah, baju hazmat, disinfektan dan hand sanitizer yang nantinya akan digunakan penyelenggara pemilihan baik di level PPK, PPS, KPPS dan PPDP.

KPU Kalsel Hitung Ulang Anggaran Tambahan Kelengkapan Alat Pelindung Diri, Ini Tanggapan Gubernur

Bawaslu Kalsel Setop Penggunaan Anggaran Pilkada, Baru Gunakan Rp 12 Miliar

Diantara APD tersebut, yaitu masker dan sarung tangan menurut Sarmuji juga diupayakan untuk disediakan bagi setiap pemilih yang datang ke TPS secara gratis untuk memenuhi standar dan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

Menurut dia, pihaknya mengharapkan pemerintah dapat menyediakan APD berupa logistik dan tidak berupa anggaran dana.

Pasalnya menurut Sarmuji, pihaknya dipastikan akan kesulitan untuk melakukan proses pengadaan APD yang selain memerlukan akses tertentu tapi juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Padahal, sebagian APD tersebut sudah harus siap karena akan digunakan pada 15 Juni 2020, dimana proses verifikasi faktual akan dilakukan para anggota PPS dengan turun langsung ke rumah-rumah masyarakat.

Tahapan Pilkada Dimulai 15 Juni 2020, Begini Tindaklanjut KPU Kalsel

Pilkada Kalsel 2020: KPU dan Bawaslu Kalsel Ikuti Rakor via Konferensi Video Daring

"APD termasuk untuk pemilih kami serahkan ke Pemerintah juga, karena kalau diberikan berupa dana dan kami yang melakukan pengadaan tentu akan sangat susah," kata Sarmuji.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved