Tajuk

Transparansi Tapera

Tapera, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan dibentuk untuk tujuan membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah kenaikan iuran BPJS Kesehaan, di tengah pandemi Covid-19, masyarakat kembali dikejutkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Pada 20 Mei (PP Tapera 2020) ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tapera, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan dibentuk untuk tujuan membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja. Nantinya pekerja yang pertama kali diwajibkan menjadi peserta Tapera adalah aparatur sipil negara (ASN). Iuran Tapera akan dipungut dan dikelola oleh BP Tapera. ASN baru diwajibkan mulai membayar iuran Tapera pada Januari 2021.

Setelah itu, kepesertaan Tapera diperluas secara bertahap di BUMN dan daerah, serta TNI-Polri. Tahap ketiga untuk pekerja swasta, pekerja mandiri, dan pekerja sektor informal.

Sebenarnya program seperti Tapera sudah lazim dilaksanakan di berbagai negara. Bahkan Indonesia disebut terlambat memulainya. Pensions Program and Social security sudah menjadi kebijakan umum di sejumlah negara.

Masalahnya kemudian kebijakan tersebut dinilai muncul di saat tak tepat dan memberatkan kondisi ekonomi masyarakat. Ini bisa dilihat dari sejumlah alasan. Dari sisi perusahaan, mereka masih harus menghitung pengeluaran tambahan. Selama ini mereka sudah harus membayarkan iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan PPH-21. Belum lagi iuran-iuran lain yang sifatnya abu-abu.

Di tengah gelombang PHK, efisiensi dan berbagai pemangkasan lain saat pandemi, tentu pemilik usaha harus berhitung ulang. Apalagi untuk perusahaan dengan karyawan mencapai ribuan.

Kedua mengenai kepercayaan publik dan transparansi. Rasanya tak perlu panjang lebar membahasnya. Kepercayaan publik sudah menurun sejak geger kasus Jiwasraya dan tekornya BPJS Kesehatan. Kemudian ketiga terkait dengan dampak akibat Covid-19. Tapera justru hadir di saat krisis. Memang perluasan untuk tahap kedua dan ketiga masih lama, tapi dampak ekonomi akibat Covid-19 tidak bisa diprediksi.

Dari semua itu, ditunggu sikap tegas pemerintah, bukan dari sisi pemungutannya, tapi dari jaminan pengelolaan dana tersebut dengan benar dan transparan. (*)

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved