Opini Publik

Konflik Komunikasi Pilkada Serentak 2020

Sebagaimana suasana Pilpres yang terjadi tahun politik 2018 yang telah lewat, opini politik dinamikanya begitu luar biasa

Oleh : Dr Fahrianoor SIP MSi, Staf Pengajar dan Peneliti Ilmu  Komunikasi FISIP ULM

BANJARMASINPOST.CO.ID - HINGAR bingar ritual proses Pemilihan Kepala Daerah serentak sejak adanya wabah pamdemi Covid 19 belum begitu terasa di masyarakat. Faktor penyebabnya dapat diasumsikan informasi-informasi di media lebih didominasi oleh kasus Covid 19 dibandingkan informasi politik yang terkait dengan isu-isu Pilkada serentak 2020. Meskipun demikian gerakan politik yang dilakukan oleh para Calon Kepala Daerah yang maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah serentak tidak terhenti. Bahkan Covid 19 bisa jadi merupakan sarana untuk membangun komunikasi politik dengan konsituen yang dibingkai dengan berbagai bantuan sosial. Terlepas dari ini semua menjelang Pilkada serentak dapat dipastikan perbincangan politik lokal semakin memanas, masing-masing kubu termasuk para pendukungnya akan membela secara maksimal kandidat yang mereka unggulkan. Kalau bisa menutup serapat mungkin cela yang dimiliki oleh kandidat.

Sebagaimana suasana Pilpres yang terjadi tahun politik 2018 yang telah lewat, opini politik dinamikanya begitu luar biasa, istilah-istilah baru bermunculan, saling membullying antar kubu terjadi, bahkan tidak sedikit yang berujung ke proses pengadilan. Menjelang Pilkada serentak yang oleh KPU ditetapkan tanggal 9 Desember 2020 fenomena yang sama tidak dapat terelakan dalam proses Pilkada serentak tersebut. Ini karena ranah ruang publik yang berupa media sosial terbuka luas. Media sosial menjadi arena pertarungan awal pada proses Pilkada serentak tersebut, berbagai kritikan, baik yang santun maupun vulgar bias terjadi. Pertarungan inilah yang dapat diasumsikan sebagai konflik komunikasi. Konflik komunikasi yang berbasis media sosial, baik facebook, instragram, tik tok, tweeter hingga WhatsApp.

UU ITE Sebagai Penjerat

Pada ranah yang lain, kontestasi politik dalam Pilkada Serentak membutuhkan strategi politik yang jitu untuk meraih dukungan yang besar, maka kampanye, sosialisasi yang tujuannya untuk meningkatkan elektabilitas calon kepala daerah dilakukan secara masif oleh para kandidat dan para pendukungnya. Pesan-pesan kampanye menjadi sarana bagi pihak lain untuk mengkritisi. Cara yang paling mudah untuk mengkritisi dan mempublikasi pemikiran dari kritikan tersebut adalah melalui media sosial. Ketika kritikan dimaknai oleh pihak yang dikritik sebagai upaya untuk menjatuhkan kredibilitasnya maka serangan balikpun dilakukan yaitu melalui langkah-langkah hukum. Dasar hukum yang sering digunakan adalah UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik terutama Pasal 45A (ayat 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apabila perbedaan pendapat, kritikan dan opini-opini dimaknai atau diinterpretasikan dengan UU ITE tersebut ini akan berakibat pada beberapa hal, pertama, kontrol atas pesan-pesan politik yang dilakukan oleh para kandidat menjadi pesan yang searah, sehingga tidak ada dialiktika wacana yang berkembang. Jika situasi ini terjadi bukan hanya merugikan kandidat itu sendiri tetapi juga merugikan publik karena tidak dapat memaknai secara baik pesan politik yang disampaikan.

Kedua, UU ITE terutama pasal 45A (ayat 2) tersebut sering kali dijadikan rujukan untuk memukul lawan-lawan politik yang tidak sejalan. Akibatnya perseteruan politik bermuara keranah hukum, sehingga kasus-kasus hukum menjelang pilkada serentak bisa menjadi bertambah. Ketiga, berakibat melemahkan nilai-nilai demokrasi, ketika perbedaan pendapat berujung pada persoalan hukum dan siapapun dapat terpidanakan, tentunya ini menjadi ancaman dalam ruang kebebasan berpendapat. Padahal kebebasan berpendapat secara konstitusional merupakan hak azasi manusia.

Ketiga akibat tersebut tentunya tidak baik bagi proses tegaknya demokrasi terutama dalam proses pelaksanaan Pilkada serentak. Demokrasi bisa saja tercederai oleh perilaku komunikasi politik yang memukul lawan-lawan politik dengan atas nama konstitusi, apalagi jika itu semacam dipaksakan. Makna dipaksakan disini adalah hukum digiring untuk dijadikan pembenaran agar seseorang dinyatakan bersalah.

Medsos Sebagai Ruang Diskusi

Untuk merekonsiliasi konflik komunikasi yang terjadi di media sosial (Medsos) yang berpotensi beralih keranah hukum pidana. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kemampuan menyamakan makna yang harus disepakati bersama, bahwa media sosial dipahami sebagai ruang diskusi. Sebagai ruang diskusi artinya membuka celah bagi siapapun juga untuk mengemukakan pikiran-pikirannya secara terbuka, tanpa harus dimaknai oleh pihak lain sebagai pengrusakan nama baik, pembunuhan karakter, penghinaan, menyebarkan kebencian. Pikiran-pikiran yang terbuka artinya mampu menerima beragam pemikiran atau perspektif yang berbeda. Kalau situasi ini hadir di media sosial, tentunya dinamika demokrasi akan semakin berkembang dan dapat dipastikan menuju dialikteka pemikiran juga akan berkembang.

Media sosial ketika berfungsi ruang diskusi tentunya sudah bukan ranah privat lagi, kelompok atau individu manapun dengan latar belakang status sosial apapun juga dapat berkomentar yang bias saja berupa kritikan. Pada situasi kontestasi pilkada serentak tidak menutup kemungkinan dari kubu oposisi melakukan serangan opini yang sangat tajam, bahkan berpretensi untuk menjatuhkan, kalau ini terjadi kedewasaan berpikir mutlak dibutuhkan, dan kembali kepemaknaan bahwa ini adalah tataran diskusi.

Kedepankan Etika

Konflik komunikasi termasuk persebaran informasi hoax di media sosial pada saat proses pilkada serentak dapat diminimalisir yaitu dengan mendasarkan pesan-pesan komunikasi baik itu status atau komentar-komentar di media sosial lebih mengedepan etika bermedia sosial. Produksi, distribusi pesan-pesan politik dengan tujuan untuk kampanye, sosialisasi yang tentunya untuk pencitraan dan menaikan elektabilitas calon sebaiknya mempertimbangkan lebih dahulu baik, buruk pantas tidak pantas pesan-pesan itu disampaikan. Soal etika tidak berlaku global, etika bersifat lokal karena etika berbasis pada nilai-nilai dan kearifan masyarakat.

Dapat diyakini, apabila setiap orang yang terlibat dalam bermedia sosial, terutama untuk kepentingan politik mampu mengedepankan etika sebagai pertimbangan awal maka konflik komunikasi dapat dihindari. Tidak akan banyak kasus saling gugat satu dengan lainnya. Ketika suatu perkara dapat diselesaikan dengan mengedepankan etika, tentunya tidak banyak enegi yang sia-sia.

Selain itu, pada konteks kontestasi pemilihan kepela daerah serentak ketika terjadi konflik komunikasi maka yang tidak kalah penting adalah mengembalikan niat untuk mengikuti kontestasi politik merupakan suatu upaya atau ikhtiar dalam memajukan dan mesejahterakan rakyat yang lebih berkeadilan. Sehingga proses berdemokrasi tersebut tidak tercederai oleh konflik komunikasi yang berujung pada saling gugat-menggugat dan berperkara secara hukum. Para pemimpin terdahulu tentunya telah mewariskan nilai-nilai kearifan yang sangat luhur, yang mana nilai-nilai tersebut dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Perbedaan pendapat dan perspektif merupakan hal yang wajar dan alamiah dalam suatu negara yang menganut paham demokratis. (*)

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved