Tajuk

Nyawa dan Birokrasi

Semangat taat dan tertib alur birokrasi dan regulasi pihak BPJS Kesehatan memang sudah selayaknya dijunjung.

BANJARMASINPOST.CO.ID - PERMASALAHAN pengobatan mendesak balita Aliqa Azzahra penderita jantung bocor bawaan di Kabupaten Baritokuala (Batola) yang terkendala birokrasi layanan BPJS Kesehatan, mengundang keprihatinan kita terlebih masyarakat awam. Nyawa kemanusian dan sekat birokrasi kembali menjadi pertentangan.

Kondisi alur birokrasi dan regulasi di BPJS Kesehatan yang sedemikian rupa memaksa si bayi yang berusia tiga bulan ini harus menempuh jalan pengobatan lain di luar BPJS Kesehatan.

Bupati Baritokuala, Hj Noormiliyani, yang turut memperjuangkan pengobatan si bayi, bahkan dibuat kecewa atas permasalahan itu hingga mengambil keputusan memutuskan hubungan kontrak kerja sama Pemkab Batola dengan BPJS Kesehatan.

Pemutusan kontrak kerja sama ini pun bukan tanpa alasan. Selain mendapat dukungan dari DPRD Batola, upaya melalui berbagai opsi dalam kondisi mendesak, tetap kandas berhadapan dengan birokrasi dan regulasi BPJS.

Mulai opsi pengajuan aplikasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD bagi si bayi ke pihak BPJS Kesehatan, pengajuan secara mandiri hingga hitung mundur agar nomor kepesertaan bisa diaktifkan sebelum dirawat. Semua opsi itu tetap saja mengalami jalan buntu.

Keputusan pemutusan kontrak kerja sama Pemkab Batola dengan BPJS Kesehatan inipun berimbas pada 33.000 masyarakat Batola yang terdaftar BPJS Kesehatan melalui penerima bantuan iuran (PBI).

Terlepas dari permasalahan yang merenggangkan hubungan BPJS Kesehatan dengan Pemkab Batola, hal yang menjadi benang merah kasus ini adalah bagaimana posisi kepentingan kemanusiaan dihadapkan dengan tembok sekat biroklasi pelayanan dalam keadaan yang khusus atau darurat.

Semangat taat dan tertib alur birokrasi dan regulasi pihak BPJS Kesehatan memang sudah selayaknya dijunjung.

Demikian pula semangat Pemkab Batola dalam memperjuangkan warganya demi penyelamatan nyawa dan mendapatkan pelayanan pengobatan terbaik, juga patut didukung.

Seringkali masyarakat kecil harus dihadapkan dengan dilema serupa, antara nyawa dengan birokrasi layanan. Nantinya, Pemkab Batola juga harus menyiapkan solusi untuk warganya yang tak lagi tercover BPJS.

Dan, ketika ada alternatif solusi lain, masalah mungkin bisa selesai. Tapi bagaimana jika tidak ada lagi celah solusi lain. Apapun itu, penyelamatan nyawa manusia di atas segalanya.

Sebagaimana pesan Presiden RI Jokowi saat menghadiri pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (3/9/2017). “Jangan sampai nyawa anak dikalahkan urusan birokrasi.” (*)

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved