Breaking News:

BPJS Kesehatan

Setelah Kelas Standar, Terawan Wacanakan BPJS Kesehatan Hanya Penuhi Kebutuhan Dasar Kesehatan

Setelah Penyetaraan Kelas Standar, Terawan Wacanakan BPJS Kesehatan Hanya Penuhi Kebutuhan Dasar Kesehatan

Kontan/Cheppy A Muchlis
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto membeberkan Wacana BPJS Kesehatan Hanya Penuhi Kebutuhan Dasar Kesehatan 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ke depan pelayanan BPJS Kesehatan hanya difokuskan pada kebutuhan dasar kesehatan.

Setelah sebelumnya Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto akan menyamakan seluruh kelas BPJS Kesehatan jadi kelas standar, kali ini untuk pelayanan juga akan memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Saat ini, pemerintah telah menyusun draf Paket Manfaat kebutuhan Sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK). Draf ini adalah bagian dari perbaikan tata kelola sistem layanan kesehatan yang berjalan di BPJS Kesehatan.

Pemerintah Pastikan Penghapusan Kelas BPJS Kesehatan, Terawan Ingin Kelas Standar Berlaku di 2020

Besaran Gaji Ke-13 PNS, TNI dan Polri Serta Pensiunan yang Segera Cair Akhir Tahun, Bukan Juni 2020

"Ini tidak bertujuan untuk menurunkan manfaat peserta, tapi mengoptimalkan," kata Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi Kesehatan DPR, dikutip dari detik.com (11/06/20)

Draf ini disusun berdasarkan kajian akademik KDK yang telah disusun oleh sejumlah pakar. Nantinya, draf ini akan dibawa ke dalam forum dengan BPJS Kesehatan.

Selain itu, draf juga akan mempertimbangkan ketersediaan dana jaminan sosial yang dikelola BPJS Kesehatan.

Menteri Terawan menyebutkan, dasar dari draf ini adalah aturan yang sebenarnya sudah ada dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional.

Dalam Pasl 19 ayat 2 disebutkan bahwa peserta mendapat manfaat kebutuhan dasar kesehatan. Lalu dalam pasal 23 ayat 4 disebutkan bahwa peserta yang membutuhkan rawat inap rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar.

Sejak tahun lalu, Terawan pun sudah meminta layanan yang ditanggung BPJS Kesehatan dibatasi hanya pada pelayanan dasar. Hal ini merupakan salah satu upaya menekan defisit yang diprediksi mencapai Rp 32 triliun pada tahun ini. 

"Kan ini namanya limited budgeting kok diperlakukan unlimited medical services. Itu jelas akan menjadikan pengaruh yang sangat besar," Menteri Terawan pernah mengungkapkan di kantornya,  dikutip dari Kompas (29/11/09). 

Halaman
1234
Editor: Rendy Nicko
Sumber: Grid.ID
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved