Breaking News:

BPJS Kesehatan

Sebab Kelas BPJS Kesehatan Hanya Ada Kelas Standar, Menkes Terawan Fokus ke JKN

Ini Sebab Kelas BPJS Kesehatan Hanya Ada Kelas Standar, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto Fokus ke JKN

Kontan/Cheppy A Muchlis
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto membeberkan layanan yang menyebabkan defisit BPJS Kesehatan. Ini Sebab Kelas BPJS Kesehatan Hanya Ada Kelas Standar, Menkes Terawan Fokus ke JKN 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut bahasan mengenai sebab kelas BPJS Kesehatan ke depan hanya ada kelas standar serta pelayanan BPJS Kesehatan hanya difokuskan pada kebutuhan dasar kesehatan.

Setelah sebelumnya Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto akan menyamakan seluruh kelas BPJS Kesehatan jadi kelas standar, kali ini untuk pelayanan juga akan memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Saat ini, pemerintah telah menyusun draf Paket Manfaat kebutuhan Sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK). Draf ini adalah bagian dari perbaikan tata kelola sistem layanan kesehatan yang berjalan di BPJS Kesehatan.

Fakta Gaji Ke-13 PNS, Pensiunan, TNI dan Polri yang Segera Dicairkan Pemerintah

KABAR BAIK! Vaksin Virus Corona Sebentar Lagi Diedarkan Pemerintah, Ini Kriteria Penerimanya

Daftar Promo Telkomsel Juni 2020, Paket Internet Murah 15 GB Cuma Rp 45 Ribu dan 5 GB Cuma Rp 10

Jawaban Soal SD Kelas 1 2 3 Minggu 14 Juni 2020 Belajar dari Rumah TVRI Tak Ada, Prosa Pramoedya

"Ini tidak bertujuan untuk menurunkan manfaat peserta, tapi mengoptimalkan," kata Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi Kesehatan DPR, dikutip dari detik.com (11/06/20)

Draf ini disusun berdasarkan kajian akademik KDK yang telah disusun oleh sejumlah pakar. Nantinya, draf ini akan dibawa ke dalam forum dengan BPJS Kesehatan.

Selain itu, draf juga akan mempertimbangkan ketersediaan dana jaminan sosial yang dikelola BPJS Kesehatan.

Menteri Terawan menyebutkan, dasar dari draf ini adalah aturan yang sebenarnya sudah ada dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional.

Dalam Pasal 19 ayat 2 disebutkan bahwa peserta mendapat manfaat kebutuhan dasar kesehatan. Lalu dalam pasal 23 ayat 4 disebutkan bahwa peserta yang membutuhkan rawat inap rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar.

Sejak tahun lalu, Terawan pun sudah meminta layanan yang ditanggung BPJS Kesehatan dibatasi hanya pada pelayanan dasar. Hal ini merupakan salah satu upaya menekan defisit yang diprediksi mencapai Rp 32 triliun pada tahun ini. 

"Kan ini namanya limited budgeting kok diperlakukan unlimited medical services. Itu jelas akan menjadikan pengaruh yang sangat besar," Menteri Terawan pernah mengungkapkan di kantornya,  dikutip dari Kompas (29/11/09). 

Halaman
1234
Editor: Rendy Nicko
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved