Breaking News:

Pilkada 2020

Pilkada Serentak 2020 Tetap Dilaksanakan di Tengah Pandemi Virus Corona, Anggaran KPU & Bawaslu Naik

Pilkada Serentak 2020 Tetap Dilaksanakan di Tengah Pandemi Virus Corona, Anggaran KPU dan Bawaslu Naik

Editor: Rendy Nicko
NET
Pilkada Serentak 2020 Tetap Dilaksanakan di Tengah Pandemi Virus Corona, Anggaran KPU dan Bawaslu Naik 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini bahasan kepastian pelaksanan Pilkada Serentak 2020 di tengah Pandemi Virus Corona atau Covid-19.

Sesuai jadwal awal, pemerintah tetap melanjutkan gelaran pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2020 di sejumlah daerah di tengah pandemi wabah virus corona atau Covid-19.

Dampak dari Pilkada Serentak 2020 dilanjutkan adalah peningkatan anggaran KPU dan Bawaslu.

Dikutip dari laman resmi Kemeterian Keuangan (Kemenkeu), Minggu (14/6/2020), hasil kesimpulan rapat kerja atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dan pemerintah menyetujui usulan kebutuhan tambahan anggaran untuk KPU sebesar Rp 4.768.653.968.000.

Akhirnya Obat Virus Corona Sudah Beredar di Pasar Indonesia, Diklaim Telah Lulus Uji Klinis

Cara dan Syarat Dapat SIM Gratis dari Polri, Simak Jadwal Pelaksanaannya

Kemudian tambahan anggaran untuk Bawaslu sebesar Rp 478.923.004.000 dan Dewan Kehormatan Penyelenggara (DKPP) sebesar Rp 39.052.469.000 terkait penyelenggaraan tahapan lanjutan pilkada serentak tahun 2020.

Anggaran ini akan didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN, dengan memperhatikan kemampuan APBD masing-masing daerah.

KPU sendiri membagi besaran tersebut menjadi 3 tahapan yaitu tahap 1 sebesar Rp 1,02 triliun, tahap 2 sebesar Rp 3,29 triliun dan tahap 3 sebesar Rp 0,46 triliun untuk untuk memenuhi pelaksanaan Pilkada di 270 daerah.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan koordinasi khususnya terkait pendanaan untuk Pilkada serentak 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa seluruh kegiatan pemilihan dibebankan kepada APBD, namun terdapat juga kalimat dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

RDP ini diikuti Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan DKPP Pemilihan Umum, serta Kepala BNPB merangkap Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Polda persiapkan pasukan pengamanan jelang Pilkada Gubernur Kalteng dan Pilbup Kotim yang akan digelar, Rabu (9/12/2020) mendatang.
Polda persiapkan pasukan pengamanan jelang Pilkada Gubernur Kalteng dan Pilbup Kotim yang akan digelar, Rabu (9/12/2020) mendatang. (dok bpost)

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved