Aditya Mundur dari Pilkada Banjarbaru

Aditya Mundur di Pilwali Banjarbaru, Tak Ingin Korbankan Masyarakat di Tengah Pandemi

Aditya Mufti Ariffin batal maju dalam pilwali Kota Banjarbaru tahun 2020 karena tak ingin korbankan masyarakat di tengah pandemi saat pilkada nanti.

BANJARMASINPOST.CO.ID/NURHOLIS HUDA
Aditya Mufti Ariffin, menyatakan mundur dari tahapan pencalonan Wali Kota Banjarbaru tahun 2020, Kalimantan Selatan, Senin (15/6/2020). 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Didampingi Plt Ketua DPC PPP Banjarbaru, Subakhi, calon yang akan maju dalam pilkada Wali Kota Banjarbaru, yakni HM Aditya Mufti Ariffin, Senin (15/6/2020), menyatakan mundur dari tahapan pencalonan Wali Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain alasan pilkada pada masa pandemi Covid-19, Aditya Mufti Ariffin, juga menyampaikan akan fokus ke dunia usaha dan studi S3.

"Setelah kami melakukan pembicaraan bersama tim, terlalu berisiko memaksakan pilkada di tengah pandemi. Keselamatan masyarakat di atas segalanya, kami menyatakan mundur, jika pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 sementara pandemi belum berakhir," ujar Aditya yang merupakan calon penantang kuat dalam bursa Pilkada Banjarbaru tahn 2020.

Aditya menyebut, pilkada di tengah pandemi tidak efektif. Para kandidat tidak bisa maksimal menyampaikan visi dan misinya kepada calon pemilih.

Termasuk juga akan kesulitan dalam memberikan edukasi-edukasi penting terkait penyelenggaraan Pilkada, seperti dalam melaksanakan pembekalan atau pelatihan saksi TPS.

Secara anggaran, lanjutnya, juga akan sangat membebani karena harus menambahkan biaya APD dan protokol kesehatan.

BREAKING NEWS - Aditya Mufti Ariffin Mundur sebagai Calon Wali Kota Banjarbaru

Pilkada Banjarbaru 2020: Pasangan Aditya-Iwan Dapat Surat Dukungan dari DPP Golkar

Pilkada Banjarbaru 2020: Ketua Harian DPD Golkar Kalsel: Nadjmi dan Iwansyah Punya Peluang Diusung

Sehingga, tandasnya, akan lebih bijak anggaran yang sangat besar itu difokuskan dalam banyak sektor ekonomi masyarakat.

"Banyak masyarakat yang kena PHK. perusahaan tutup, bukan memaksakan Pilkada di tengah pandemi," tandasnya.

Seperti diketahui, pemerintah baru saja mengesahkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020. PKPU tersebut tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggarsan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Halaman
12
Penulis: Nurholis Huda
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved