Breaking News:

Berita Kalsel

Inginkan Setoran Deviden Meningkat, DPRD Kalsel Minta Perusda Lakukan Ini

Rapat Gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Provinsi Kalsel kembali memanggil Jajaran Pimpinan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalsel

Humas DPRD Kalsel
Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin pimpin rapat gabungan Komisi II dan III DPRD Kalsel bahas potensi tambahan PAD Kalsel 

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kondisi keuangan Kalsel terus tergerus tak hanya secara langsung untuk upaya penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19, tapi juga secara tidak langsung dengan menurunnya PAD karena perekonomian melesu.

Dengan kondisi demikian, DPRD Provinsi Kalsel terus berupaya membantu Pemerintah Provinsi Kalsel mencari dan mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan yang masih dapat diandalkan di tengah pandemi.

Melalui Rapat Gabungan Komisi II dan Komisi III, DPRD Provinsi Kalsel kembali memanggil Jajaran Pimpinan Perusahaan Daerah milik Pemprov Kalsel termasuk PT Bangun Banua dan PT Ambapers, Selasa (16/6/2020).

Dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, M Syaripuddin, rapat berlangsung selama kurang lebih tiga jam membahas upaya mengoptimalkan penerimaan PAD dari perusahaan-perusahaan daerah tersebut.

Jadwal Pencairan & Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 4 Dipertanyakan, Ini Jawaban Pelaksana

Sekolah di Wilayah Zona Hijau Boleh Dibuka, SMA & SMP Sederajat Didahulukan, Ini Syarat Lengkapnya

Lagi, Satu Keluarga Terinfeksi Covid-19 di Kabupaten HST

Panji Petualang Bagikan Trik Lolos dari Lilitan Pasca Viral Siswa SMP Tewas Dililit Ular Piton

Anggota Komisi II DPRD Kalsel dari Fraksi Golkar, M Yani Helmi meminta para pimpinan PT Ambapers sebagai pengelola Alur Sungai Barito untuk melobi PT Sarana Daya Mandiri sebagai kontraktor pengerukan alur ini agar menyetujui adendum kerjasama antar keduanya.

Hal ini kata dia strategis dilakukan untuk memperbesar porsi pendapatan PT Ambapers dari tarif pengelolaan Alur Sungai Barito yang otomatis memperbesar deviden dari PT Ambapers untuk disetorkan berupa PAD kepada Pemerintah Provinsi Kalsel.

"PT Ambapers kan selama ini dapat sekitar 12,5 persen dan dibagi dengan PT Pelindo lagi. Jadi kami inginkan persentasenya bisa dinaikkan. Jadi 20 persen misalnya kenapa tidak," kata Politisi Golkar yang akrab disapa Paman Yani ini.

Upaya ini dinilai Paman Yani penting sebagai alternatif tambahan penerimaan PAD bagi Pemerintah Provinsi Kalsel yang tentu membutuhkan dana besar untuk menangani, menanggulangi dan nantinya bangkit kembali usai pandemi Covid-19.

Menurut Ditektur Utama PT Ambapers, H Zulfadli Gazali, dengan persentase pembagian pendapatan pengelolaan Alur Sungai Barito saat ini, rata-rata PT Ambapers menyetorkan deviden sebesar Rp 50 miliar setiap tahunnya kepada Pemerintah Provinsi Kalsel.

"Untuk Tahun 2020 ini sudah separuh jalan kira-kira sudah Rp 20 miliar yang bisa disetorkan," kata H Zulfadli.

Ditambahkan Direktur PT Ambapers, Didit Handoko, sejak Bulan Mei pihaknya juga sudah merasakan penurunan pendapatan dari usaha tersebut akibat efek pandemi Covid-19.

Dimana kata Didit, rata-rata komoditas kena tarif yang melalui Alur Sungai Barito turun dari biasanya 10 juta metrik ton menjadi hanya 7 juta metrik ton perbulan.

Hal ini juga menurutnya tentu berpengaruh pada pendapatan PT Ambapers.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Syaiful Akhyar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved