Kisruh BPJS dan Pemkab Batola

Kisruh BPJS-Pemkab Batola, Bupati Hj Noormiliyani Kukuh dengan Tuntutan ini

orang nomor satu di Bumi Selidah ini bersikukuh pada tuntutannya agar birokrasi yang diterapkan BPJS Kesehatan tidak kaku untuk pasien darurat.

banjarmasinpost.co.id/m tabri
Bupati Batola Hj Normiliyani kekeh meminta BPJS memangkas birokrasi untuk kasus urgen. 

Editor: Eka Dinayanti

 BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Kisruh yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Baritokuala (Batola) dengan BPJS Kesehatan, pasca-pemutusan hubungan kerja sama, belum menemukan titik terang.

Meski pemutusan kerja sama yang disampaikan Bupati Baritokuala Hj Noormiliyani, Rabu (10/6) silam masih menyisakan waktu untuk dirundingkan kembali, namun orang nomor satu di Bumi Selidah ini bersikukuh pada tuntutannya agar birokrasi yang diterapkan BPJS Kesehatan tidak kaku untuk pasien darurat.

Termasuk mengenai aktivasi pendaftaran peserta yang harus menunggu selama 14 hari bisa dipangkas untuk kasus yang memang benar-benar urgen.

“Jadi apabila ingin hubungan itu dipulihkan, berarti klaim pembiayaan dari awal yang kami keluarkan untuk perawatan Aliqa itu dibayar. Dengan begitu regulasi 14 hari itu terhapuskan untuk kasus urgen tertentu,” tegasnya, Kamis (18/6).

Heboh Uang Koin Kelapa Sawit Rp 1000, Ini Sejarah Lengkapnya dari Bank Indonesia

Dampak Wabah Virus Corona Inul Daratista Mulai Lupa Lirik Lagu, Istri Adam Grogi Manggung

Ashanty Ungkit Kesalahan Masa Lalu, Ingin Mengabdi Rawat Anang, Aurel dan Azriel Hermansyah

Noormiliyani menambahkan, BPJS Kesehatan sempat menemuinya dan menyampaikan bahwa Aliqa sudah didaftarkan melalui jalur mandiri, namun ia Bupati tetap pada pendirian.

Karena Aliqa yang telah berada di Jakarta, saat ini telah didaftarkan secara umum dan biayanya dicover oleh Pemkab Batola serta Yayasan Sedekah Kemanusiaan Batola.

Jika nantinya pihak BPJS Kesehatan masih tidak berkenan, maka akan diberlakukan penahanan setoran tiga bulan ke depan, yakni untuk Juli, Agustus dan September.

Dari sekitar 33.000 masyarakat Batola yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD, ada sekitar Rp 4 miliar untuk alokasi per tiga bulan yang harus disetorkan ke pihak BPJS Kesehatan.

Normiliyani mengaku sudah menyiapkan skema jika toh memang terjadi pemutusan kerja sama ini.

Halaman
12
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved