Breaking News:

Kisruh BPJS dan Pemkab Batola

Kisruh BPJS-Pemkab Batola, Bupati Hj Noormiliyani Kukuh dengan Tuntutan ini

orang nomor satu di Bumi Selidah ini bersikukuh pada tuntutannya agar birokrasi yang diterapkan BPJS Kesehatan tidak kaku untuk pasien darurat.

Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/m tabri
Bupati Batola Hj Normiliyani kekeh meminta BPJS memangkas birokrasi untuk kasus urgen. 

Namun ia masih enggan membeberkannya.

“Untuk yang 33.000 orang, kami sudah ada jalannya. Intinya tidak melanggar undang-undang dan dana kita siapkan,” terangnya.

Terkait untuk masyarakat yang menggunakan layanan PBI JKN, mereka diminta tidak khawatir karena masih bisa menggunakannya hingga akhir Juni.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Abdul Aziz, dr Fathurrahman.

Mereka tetap melayani sesuai ketentuan yang ada.

“Masih tetap kam layani, rencananya yang mau diputus Juli, Agustus dan September. Tapi yang diputus ini akan tetap dilayani, kemungkinan dengan peraturan yang lama,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa pemutusan kerja sama ini hanya berlaku untuk masyarakat kurang mampu yang terdaftar melalui jalur PBI, bukan ASN dan peserta lainnya.

Sebelumnya Kepala BPJS Kesehatan Batola Rabiatul menjelaskan terkait penolakan balita yang mengalami bocor jantung, terjadi karena pasien belum terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan dari pemerintah.

Ia menuturkan, apa yang dilakukan pengelola BPJS Batola telah sesuai regulasi dari pemerintah pusat.

(edisi cetak)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved