Kisruh BPJS dan Pemkab Batola

Kisruh BPJS-Pemkab Batola, Bupati Hj Noormiliyani Kukuh dengan Tuntutan ini

orang nomor satu di Bumi Selidah ini bersikukuh pada tuntutannya agar birokrasi yang diterapkan BPJS Kesehatan tidak kaku untuk pasien darurat.

Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/m tabri
Bupati Batola Hj Normiliyani kekeh meminta BPJS memangkas birokrasi untuk kasus urgen. 

Mereka tetap melayani sesuai ketentuan yang ada.

“Masih tetap kam layani, rencananya yang mau diputus Juli, Agustus dan September. Tapi yang diputus ini akan tetap dilayani, kemungkinan dengan peraturan yang lama,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa pemutusan kerja sama ini hanya berlaku untuk masyarakat kurang mampu yang terdaftar melalui jalur PBI, bukan ASN dan peserta lainnya.

Sebelumnya Kepala BPJS Kesehatan Batola Rabiatul menjelaskan terkait penolakan balita yang mengalami bocor jantung, terjadi karena pasien belum terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan dari pemerintah.

Ia menuturkan, apa yang dilakukan pengelola BPJS Batola telah sesuai regulasi dari pemerintah pusat.

(edisi cetak)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved