Tajuk

Aliqa dan Noor Miliyani

Lantaran prosedur yang dinilai rumit, Bupati Hj Noor Miliyani memutus kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk periode Juli, Agustus, September 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noor Miliyani mendadak jadi pembicaraan. Sejumlah media daring nasional memberitakan kebijakan yang memutus sementara kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Keputusan itu berawal dari seorang bayi bernama Aliqa, yang mengalami bocor jantung, namun agak kesulitan mengakses layanan BPJS.

Sebenarnya, keinginan Hj Noor Miliyani sederhana. Aktivasi pendaftaran peserta harus menunggu 14 hari bisa dipangkas untuk kasus yang benar-benar sangat mendesak. Belakangan, memang BPJS Kesehatan mengabarkan kepada Bupati bahwa Aliqa sudah didaftarkan melalui jalur mandiri.

Namun, lantaran prosedur yang dinilai rumit, Bupati Hj Noor Miliyani kemudian memutus kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk periode Juli, Agustus, September 2020. Aliqa yang kini sedang menjalani perawatan di Jakarta, biayanya ditanggung Pemkab Batola dan Yayasan Sedekah Kemanusiaan.

Tentu saja, keputusan Bupati Batola Hj Noor Miliyani itu mengejutkan. Pasalnya, selama ini tidak pernah ada seorang kepala daerah pun yang memutus kontrak kerja sama dengan BPJS.

Sampai saat ini, memang belum ada dampak apa pun bagi layanan kesehatan di Batola, khususnya terkait layanan BPJS yang bersumber dari dana APBD setempat. Namun, jika hal ini berlarut-larut, timbul kekhawatiran akan berdampak pada layanan kesehatan masyarakat kurang mampu.

Apalagi program layanan kesehatan bersumber dana APBD seperti Jamkesda dan APBN dengan Jamkesmasnya, sudah dihapus. Rekomendasi Rapat Tingkat Menteri (RTM) pada 6 Januari 2020 dengan tegas menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah melaksanakan Perpres No 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Intinya, mengintegrasikan layanan kesehatan dari pusat hingga daerah, termasuk Jamkesmas dan Jamkesda menjadi BPJS kategori penerima bantuan iuran.

Gebrakan Bupati Batola HJ Noor Miliyani ini bisa menjadi tonggak dalam reformasi birokrasi. Bisa menjadi contoh, bukan tindakannya namun esensi kebijakan mendahulukan kepentingan yang mendesak atau urgen. Terutama kepentingan atas nama kemanusiaan. (*)

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved