Breaking News:

Berita Nasional

ASN Tak Produktif Akan Diberhentikan, Tjahyo Kumolo Sebut Tukin Terancam Ditunda, Gaji Ke-13 PNS?

Pemerintah Akan Berhentikan ASN Tak Produktif, Tjahjo Kumolo Sebut Tunjangan Kinerja Terancam Ditunda, Gaji Ke-13 PNS?

Editor: Rendy Nicko
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut bahasan mengenai wacana Pemerintah akan berhentikan ASN tidak produktif dan Tunjangan Kinerja ( Tukin ) yang terancam ditunda seperti Gaji Ke-13 PNS, Mendagri TjahJo Kumolo Tegaskan ini.

Pemerintah menegaskan akan memberhentikan aparatur sipil negara ( ASN) yang tidak produktif saat menerapkan bekerja dari rumah (work from home/WFH) selama masa pandemi virus corona atau Covid-19. Nasib Gaji Ke 13 dan Tukin?

Selain soal Gaji Ke-13 PNS dan Tunjangan Kinerja ( Tukin ) terancam, bisakah ASN tidak produktif tersebut diberhentikan?

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil ( PNS).

Promo Telkomsel Terbaru Juni 2020 100GB Cuma Rp 130 Ribu, Paket Internet Murah XL, Indosat, Tri Ada

Prediksi Skor & Live Streaming Mola TV Chelsea vs Manchester City di Liga Inggris Malam ini

Daftar Harga HP Oppo Terbaru Juni 2020, Ada Oppo A52, Oppo Find X2 dan Oppo A92

"PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," sebut Pasal 77 ayat 6 UU tersebut.

Selain itu, aturan pemberhentian ASN ini juga terdapat pada Pasal 87.

Dalam ayat 1, disebutkan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Kemudian, pada ayat 2 menyatakan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Sementara pada Pasal 87 ayat 3 menyebutkan, PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

Adapun dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga terdapat aturan mengenai beberapa skema pemberhentian PNS dan penanganannya.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved