Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi, BI Siap Sharing Burden dengan Pemerintah

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan tengah memfinalisasi keputusan terkait berbagi beban (sharing burden) dalam pembiayaan APBN untuk pemulihan ekonomi nasional.

Gubernur (BI) Perry Warjiyo memastikan BI siap berbagi beban dengan pemerintah dalam memberikan likuiditas keuangan dengan memperhitungkan neraca keuangan BI.

"Intinya Bank Indonesia siap untuk menyediakan pendanaan APBN dengan berbagi beban, BI juga siap menanggung beban yang lebih," ucapnya dalam webinar Solusi Perekonomian Penanganan Pandemi Covid-19 Menghadapi Tantangan Akuntabilitas, Fleksibilitas, Kecepatan dan Risiko Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, Sabtu (27/6/2020) lalu.

• Wajah Asli Barbie Kumalasari Tanpa Make Up Disorot, Demi Cantik Habis Rp 4 Miliar

• 7 Langkah Dapatkan Promo Telkomsel, Ada Hadiah Xiaomi Mi TV 4A dan Paket Internet Murah 6 GB

• Nora Alexandra Ungkap Keinginan Bunuh Diri, Istri Jerinx SID Trauma Kepala Diinjak

Kesepakatan tersebut, selanjutnya menunggu konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR.

Selain itu, bakal ada Keputusan Dewan Gubernur di tingkat internal.

Perry menjelaskan, pihaknya juga telah menggulirkan kebijakan pelonggaran kuantitatif, terutama dengan menambah likuiditas perbankan.

Melalui kebijakan tersebut, BI telah menyuntik likuiditas perbankan mencapai Rp 614,8 triliun.

"BI selama ini melakukan quantitative easing ke perbankan. Ternyata di perbankan kurang efektif. Sekarang memerlukan quantitative easing melalui jalur fiskal," kata dia.

BI memberikan sinyal bahwa bank sentral masih memiliki ruang untuk kembali menurunkan suku bunga acuan pada tahun ini.

Sejak 16 April 2020, BI telah melakukan pembelian SBN jangka panjang di pasar perdana sebesar Rp 30,3 triliun baik melalui lelang utama, green shoe option dan private placement.

Saat ini posisi kepemilikan SBN oleh BI per tanggal 23 Juni 2020 sebesar Rp 447,55 triliun.

Jumlah ini termasuk pembelian SBN dari pasar sekunder untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sebesar Rp 166,2 triliun.

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)