Berita HSS

Kesandung Hukum, Warga Miskin di HSS Didampingi Pengacara, Kecuali Teroris dan Residivis

Warga miskin di Kabupaten Hulu Sungai ‎Selatan (HSS) yang tersandung masalah hukum, bakal mendapatkan pendampingan pengacara.

banjarmasinpost.co.id/hanani
Rapat Paripurna DPRD HSS yang menyepakati dua Raperda inisiatif DPRD menjadi Perda HSS. 

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Warga miskin di Kabupaten Hulu Sungai ‎Selatan (HSS) yang tersandung masalah hukum, bakal mendapatkan pendampingan pengacara.

Mereka didampingi pengacara untuk membela hak-hak hukumnya tanpa membayar, karena Pemkab HSS melalui Bagian Hukum yang bakal membiayainya.

Terkait hal tersebut, disampaikan Ketua Badan Pebuatan Perudangan Daerah, Rahmat Iriadi, usai rapat paripurna dengan agenda pembicaraan tingkat dua atas Raperda inisiatif DPRD tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan tentang Kabupaten Layak Anak di Gedung DPRD HSS, Senin (29/5/2020). ‎

Menurut Rahmat, yang juga anggota Komisi 1 DPRD HSS ini, bantuan hukum bagi warga miskin merupakan amanat UUD negara RI 1945, selain adanya fakta banyak warga miskin yang bermasalah dengan hukum selama ini mendapat pendampingan, baik saat di kepolisian, hingga pengadilan.

DPRD Kabupaten Kotabaru Godok Perda Bantuan Hukum untuk Warga Miskin

Kader PKK Tapin Temukan Sebagian Warga Miskin Terdampak Covid-19 Belum Tersentuh Bantuan

Ratusan Warga Miskin di Simpang Asamasam Perlu Uluran Tangan, PLN Salurkan ini

Padahal mereka memiliki hak untuk itu, namun tak memiliki biaya.

"Untuk itu Perda Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Miskin nanti, mengatur pendampingan tersebut, dengan tujuan bukan membela kesalahannya. Tapi membela hak-hakhukumnya sesuai undang undang berlaku,"ungkap Rahmad.

Adapun penngacara yang disediakan negara, dalam hal ini Pemkab HSS, merupakan penasihat hukum yang sudah bekerjasama baik itu dengan dosen, lembaga bantuan hukum ataupun pengacara, yang punya cabang di HSS, untuk memudahkan konsultasi.

Sedangkan warga miskin yang berhak didampingi pengacara yang disediakan Pemkab harus tercatat sebagai warga HSS yang dibuktikan dengan KTP.

Tak hanya itu, mereka juga harus memiliki surat keterangan dari miskin atau tidak mampu dari Dinas Soasial. Selanjutnya, kasus hukumnya tidak terkait terorisme, karena terorisme dinilai ancaman bagi negara.

Halaman
12
Penulis: Hanani
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved