Breaking News:

Berita Jakarta

VIDEO Jokowi Marah Dinilai Buka Borok Pemerintah, CSIS: Istana Sengaja Lempar Persoalan

Dalam sidang yang digelar 18 Juni, Presiden Jokowi mengungkapkan kejengkelannya pada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa di masa krisis

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/wsj. 

Editor : Didik Trio Marsidi
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai bahwa Istana sengaja melempar persoalan 'dapur' ke publik dengan mempublikasikan video Sidang Kabinet Paripurna.

Dalam sidang yang digelar 18 Juni lalu itu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kejengkelannya pada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini.

Bahkan, Jokowi mengancam akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

"Ini kan seperti Istana ingin melempar persoalan dapur mereka ke publik. Ini kan soal-soal kinerja menteri semua itu, presiden menyampaikan secara emosional kemarahannya kan ini soal dapur Istana," kata Arya kepada Kompas.com, Senin (29/6/2020).

Marah dan Ancaman Reshuffle Kabinet, Refly Harun: Jokowi Seolah-olah Tertekan

Marah-marah dengan Para Menteri, Jokowi: Saya Jengkel, Krisis Dianggap Biasa!

Jokowi Jengkel dan Ancaman Reshuffle Kabinet di Tengah Pandemi, Enggak Punya Perasaan!

Arya mengatakan, dirinya tak dapat memahami alasan Istana mempublikasikan video tersebut pada 28 Juni kemarin atau 10 hari setelah kejadian.

Namun, menurut dia, perkara dapur Istana seharusnya tak disampaikan ke publik. Masalah itu mestinya diselesaikan secara internal oleh Istana.

Dengan menyebarluaskan kejadian tersebut ke khalayak, masyarakat hanya melihat kebobrokan Istana.

"Ini kan seperti membuka bobrok, borok Istana saja. Bahwa ada menteri yang tidak punya sense of crisis," ujar Arya.

Jikapun pihak Istana ingin menggulirkan isu reshuffle melalui publikasi kejadian tersebut, menurut Arya, hal itu semestinya hanya menjadi urusan Presiden.

Masyarakat tak punya andil terkait reshuffle lantaran hal tersebut menjadi kewenangan Kepala Pemerintahan semata.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved