Berita Tanahbumbu

Ikuti Penerangan Hukum, 825 Guru dan Bendara di Tanbu Diimbau Hati-hati Keluarkan Dana BOS dan BOP

Sebanyak 825 guru termasuk bendahara sekolah, mengikuti sosialisasi penerangan hukum yang dilakukan jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanahbumbu.

banjarmasinpost.co.id/man hidayat
Kajari Tanbu Saat Berikan Pemaparan kepada Guru dan Bendahara sekolah. 

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Sebanyak 825 guru termasuk bendahara sekolah, mengikuti sosialisasi penerangan hukum yang dilakukan jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tanahbumbu.

Jaksa Sahabat Guru sebutannya, menjadi penerangan hukum agar guru dan bendahara sekolah bisa berhati-hati mengeluarkan Dana BOS dan BOP.

Pelaksanaan kegiatan itu, dilaksanakan secara Webinar (Web Seminar) melalui aplikasi Zoom, Selasa (30/6/2020) di Kantor Kejaksaan Negeri Tanahbumbu.

Dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Tanahbumbu, M Hamdan bersama Kasi Intel, Fajar Nugroho dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanbu, H Sartono dan Ketua BOS Tanbu, Amiluddin.

Gaji Guru Honorer Kini Bisa Gunakan Dana BOS, Ini Penjelasan Mendikbud Nadiem Makarim

Satu Pesantren di Tanahlaut Terancam Tak Terima Dana Bos, Ini penyebabnya

Kadisdik Kapuas Tekankan Sekolah Supaya Transparan Menggunakan Dana BOS

Semua peserta sosialisasi diperingatkan, terutama bendahara sekolah jangan sampai mengeluarkan anggaran yang tidak sesuai dengan landasan hukum.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanahbumbu, M Hamdan, didampingi Kasi Intel, Fajar Nugroho, mengatakan terobosan ini dilakukan disaat masih pandemi Covid-19 ini.

"Ini terobosan penerangan hukum dengan mengguankan Webinar yang melibatkan 825 guru termasuk bendahara sekolah dengan menyampaikan materi Dana BOS dan Korupsi," katanya.

Jaksa Sahabat Guru, juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, khususnya bagi guru dan bendahara agar tidak melakukan penyimpangan yang menimbulkan kerugian Negera terkait penggunaan dana BOS dan BOP yang berujung korupsi

Sementara itu, Ketua BOS Tanbu, Amiluddin, menyambut baik dengan pendampingan hukum yang pertama bagi guru dan bendahara sekolah di Tanbu. Sebab, untuk pengeluaran dana, tidak smpai menyalahgunaan yang menyebabkan tersandung persoalan hukum.

" Yang kita harapkan, belanja sekolah jangan sampai bertentangan dengan hukum. Contohnya, pengeluaran tidak sesuai spek, atau tidak sesuai jumlah hingga penyalahgunaan kwintansi kosong sebagai laporannya," kata Amiluddin.

Kabar Gembira, Kemendikbud Izinkan Penggunaan Dana BOS hingga 50 Persen untuk Gaji Guru Honorer

Dengan penerangan hukum ini kepada guru dan bendahara, setidaknya mereka sudah tahu karena sudah diberikan pemahaman. Harapannya, bisa melaksanakan dengan benar.

Sekadar diketahui, kegitan itu juga dihadiri Kasi Pidum, Kasi Pidsus dan Ketua PGRI Tanahbumbu dan Sekreyris Disdikbud, Abdul Latif. (banjarmasinpost.co.id/man hidayat)

Penulis: Man Hidayat
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved