Breaking News:

Opini

Kebijakan (Kontroversi) di Tengah Pandemi

Film ini berjudul “Kerja, Prakerja, Dikerjai”, respons atas kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran pascamaraknya PHK

Kolase Foto Surya/Tribunnews
Ilustrasi- kartu Prakerja. 

Ada pula, yang baru sekali mendapat uang santunan bulanan. Dan, ada peserta yang tidak mengikuti proses pelatihan secara maksimal tapi tetap mendapatkan sertifikat. Inilah beberapa kendala teknis yang dihadapi para calon peserta.

Kendala non teknis, program ini terpaksa dihentikan pasca KPK melihat ada indikasi pelanggaran dari awal program ini dijalankan hingga pencairan bantuan tahap ketiga ditunda hingga waktu yang belum jelas.

Indikasi pelanggaran misalnya, adanya conflict of interest (konflik kepentingan) sebab dari awal tidak melalui mekanisme tender seperti layaknya pengadaan barang dan jasa di proyek-proyek pemerintah.

Ujung dari persoalan ini adalah perihal kompetensi penyelenggara pelatihan yang masih dipertanyakan kelayakan dan keabsahan mereka hingga harus memberikan sertifikat keahlian pada peserta.

Dalam film yang berdurasi sekitar 53 menit tersebut, menampilkan 5 orang menjadi informan atas kondisi yang mereka alami pasca mendapat surat keputusan PHK dari perusahaannya. Dan seorang jurnalis senior sebagai informan ahli untuk memberikan analisanya terkait kebijakan pemerintah ditinjau dari berbagai aspek .

Selain soal program kartu prakerja, RUU Omnibus Law juga menjadi sasaran kritik lainnya. Atas dalih percepatan pembangunan dan investasi, beberapa poin dalam RUU ini dianggap akan semakin memperburuk ekosistem dan krisis lingkungan lainnya. Walhi dan beberapa ormas telah melayangkan somasi agar RUU ini dibatalkan.

Pembangunan dan investasi merupakan indikator utama agar pertumbuhan ekonomi dapat terealisasi sesuai yang direncanakan. Namun harus disadari ada segregasi dampak pertumbuhan ekonomi dengan tingkat serapan tenaga kerja dalam beberapa tahun terakhir.

BPS mencatat pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi 1 persen menyerap tenaga kerja sekitar 750.000 ribu jiwa. Sedangkan pada tahun 2019, hanya dapat menyerap tenaga kerja sekitar 110.000 ribu jiwa saja.

Data lain yang patut menjadi bahan renungan pemerintah tentang besaran intestasi yang juga mengalami penurunan serapan tenaga kerja.

Tahun 2010, ada sekitar 5000 tenaga kerja yang terserap pada investasi Rp. 1 T. Namun pada tahun 2016, hanya sekitar 2.200 serapan tenaga kerja pada besaran investasi yang sama.

Halaman
1234
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved