Breaking News:

Opini

Kebijakan (Kontroversi) di Tengah Pandemi

Film ini berjudul “Kerja, Prakerja, Dikerjai”, respons atas kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran pascamaraknya PHK

Kolase Foto Surya/Tribunnews
Ilustrasi- kartu Prakerja. 

Jadi dalih pemerintah (dalam RUU Omnibus Law) bahwa besaran investasi berbanding lurus dengan jumlah serapan tenaga kerja perlu dipertanyakan.

Kedua data ini menggambarkan sebuah gambaran disparitas dalih yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah RUU Omnibus Law.

Farid Gabhan, jurnalis senior yang menjadi informan ahli dalam film tersebut banyak mempertanyakan landasan filosofis maupun praktik yang melandasi beberapa kebijakan negara, tak terkecuali dalam kartu prakerja, RUU Omnibus Law, maupun UU Minerba Tahun 2009 yang baru saja disahkan oleh DPR-RI dalam situasi pandemi.

Belum lagi jika proyek-proyek investasi yang datang dari Cina, serapan tenaga kerja lokal semakin kecil. Dengan dalih tenaga kerja ahli, setiap investasi memiliki klausul bahwa tenaga kerja mereka yang datang untuk melancarkan operasionalisasi mesin-mesin produksi.

Lihatlah fakta yang terjadi dibeberapa pusat investasi Cina yang tersebar diberbagai daerah, Morowali Industrial Park menjadi daerah yang paling banyak disorot karena terbukti tenaga kerja kelas buruh pun didatangkan dari Cina.

Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan peraturan tenaga kerja asing, apalagi serapan tenaga kerja semakin sulit bersaing.

Korban PHK Makin Gundah, Insentif Kartu Prakerja Tak Juga Cair, Menanti Gelombang 4 yang Tak Pasti

Nas Daily, seorang vlogger dan influencer internasional alumni Harvard University dalam salah satu videonya menyebut bahwa pada situasi pandemik covid-19 ini ada pihak-pihak yang bisa saja merampok demokrasi.

Pernyataan ini memang sangat frontal, tapi jika dikontekskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka bisa dimengerti.

Perampok demokrasi, berarti ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan situasi ketika perhatian kita fokus pada penanganan dampak covid-19, maka ada pula orang-orang yang memanfaatkannya untuk melegalkan kebijakan kontroversi. (*)

Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved