Pilkada Kalsel 2020

Laksanakan Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual, APD Panwas Kelurahan Sudah Siap

Petugas PPS masing-masing kelurahan mulai melakukan verifikasi faktual terhadap bukti dukungan pasangan calon kepala daerah jalur perseorangan.

istimewa
Panwas Kelurahan melaksanakan pengawasan verifikasi faktual 

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing kelurahan sudah mulai melakukan verifikasi faktual terhadap bukti dukungan pasangan calon kepala daerah jalur perseorangan Pilkada 2020 sejak, Rabu (24/6/2020).

Panitia Pengawas (Panwas) tingkat kelurahan pun terus melakukan pengawasan melekat pada tahapan verifikasi faktual yang dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 tersebut.

Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan, Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah, logistik alat pelindung diri (APD) untuk para Panwas tingkat kelurahan sudah diterima dan sudah dimanfaatkan.

Sehingga para Panwas tingkat kelurahan dalam pelaksanaan pengawasan sudah dilengkapi APD seperti masker, sarung tangan, cairan pembersih antiseptik dan pelindung wajah saat turun ke lapangan.

"Terkait APD, kami sudah siap keseluruhan di tujuh kabupaten/kota yang ada verifikasi faktual paslon perseorangan," terangnya.

Pasar Mabuun Dibenahi, Maksimalkan Penerapan Protokol Kesehatan untuk Aktivitas Perdagangan

Bupati HSS Luncurkan Kampung Tangguh Banua, Kapuh dan Amparaya Jadi Percontohan

Server PPDB Kalsel Down Sejak Pagi, SMKN 1 Martapura Tak Bisa Terima Pendaftar

Ikuti Penerangan Hukum, 825 Guru dan Bendara di Tanbu Diimbau Hati-hati Keluarkan Dana BOS dan BOP

Selain dilengkapi APD, para Panwas tingkat kelurahan juga sudah melalui pemeriksaan rapid test.

Meski demikian, pengadaan APD kata Erna dilakukan secara bertahap sesuai tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dijelaskan Erna, pengadaan APD untuk jajaran pengawas pemilihan di Kalsel pada Pilkada Kalsel 2020 ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Bawaslu RI.

"Kemarin ada pilihan apakah dari APBN melalui Bawaslu RI atau APBD dikoordinasikan ke Dinkes dan Kesbangpol. Dalam pertemuan dengan Pemerintah Daerah, kami ambil pilihan tetap gunakan APBN dan dikoordinasikan dengan bawaslu RI," kata Erna.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Syaiful Akhyar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved