Opini Publik

Darurat Penanganan PDBK di Sekolah

SUNGGUH memprihatinkan saat mendengar curhatan orangtua peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) pada saat pembagian raport tanggal 30 Juni lalu

Oleh: Muhammad Syamsuri, M.Pd, Peserta Teacher Training On Inclusive Education, Okayama, Jepang

BANJARMASINPOST.CO.ID - SUNGGUH memprihatinkan saat mendengar curhatan orangtua peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) pada saat pembagian raport tanggal 30 Juni lalu. Beliau diberitahukan bahwa pihak sekolah tidak sanggup lagi mengajar anak beliau, dengan alasan tidak memiliki kemampuan menangani peserta didik berkebutuhan khusus, dan raport belum bisa dibagikan karena sang anak belum menuntaskan semua kurikulum yang disyaratkan.

Mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), alasan yang diutarakan pihak sekolah bahwa sang anak belum menuntaskan kurikulum jelas melawan aturan, apalagi ketika hal tersebut dikenakan pada peserta didik berkebutuhan khusus.

Sebagaimana tercantum dalam point empat huruf c yang menyebutkan bahwa ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

Alasan tidak mampu menangani siswa berkebutuhan khusus juga kurang tepat, karena hal ini telah diamanatkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tetang Penyandang Disabilitas pasal sepuluh huruf a yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Sedangkan rasio jumlah per kelasnya sesuai Permendiknas nomor 70 tahun 2009 pasal lima bahwa setiap kelas harus mengalokasikan minimal satu kursi bagi penyandang disabilitas.

Berdasar Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, pasal 11 menyebutkan bahwa bentuk akomodasi tersebut berupa fleksibilitas proses pembelajaran, fleksibilitas materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran, fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi, fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi, dan asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi. Yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut jelas memerintahkan adanya fleksibilitas dalam penanganan peserta didik selama pembelajaran.

Jika guru beralasan tidak mampu menangani peserta didik dimaksud, maka artinya guru dengan sengaja melawan peraturan, padahal posisi guru sebagai aparatur sipil negara (ASN) adalah pelaksana peraturan, bukan menentang peraturan.

Sekolah telah diamanahi untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus, maka sudah seharusnyalah tugas guru dan sekolah untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana menangani peserta didik berkebutuhan khusus, bukan sebaliknya, seolah menyerah dan seakan lepas tanggung jawab. Jika memang sampai saat ini belum mampu memahami cara penanganannya, maka kata kunci dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus adalah fleksibilitas kurikulum. Artinya, guru dalam melakukan penilaian berfokus pada hal-hal positif yang dapat dilakukan peserta didik berkebutuhan khusus, karena menuntut mereka menuntaskan kurikulum sebagaimana peserta didik reguler jelas tidak mungkin. Mari mengingat, tidak mungkin kita menyuruh ikan memanjat pohon dan tidak mungkin pula kita memaksa kambing untuk menyelam.

Bijak dalam melakukan penilaian sesuai dengan kemampuan individu peserta didik sangat diperlukan, karena setiap peserta didik adalah istimewa, apalagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Dalam upaya mewujudkan nilai-nilai kebersamaan dalam setting sekolah inklusif, diperlukan suatu upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai kebersamaan (Togetherness Values) dalam aktivitas pembelajaran maupun kegiatan di luar pembelajaran. Dalam konteks ini, sekolah dituntut untuk dapat memberikan makna terjadinya proses internalisasi nilai-nilai kebersamaan pada setiap aktivitas peserta didiknya. Manakala nilai-nilai kebersamaan dapat diinternalisasikan di sekolah, maka sekolah inklusif akan memberikan peran sebagai agen perubahan terwujudnya masyarakat inklusif sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia, yakni masyarakat yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Manajemen kelas inklusif harus dirancang agar pembelajaran dalam kelas inklusif yang heterogen berjalan secera efektif. Adanya peserta didik yang berkebutuhan khusus di sekolah inklusi berimplikasi pada perubahan orientasi dan manajemen, tidak hanya pada level sekolah, tetapi juga pada manajemen kelas. Pengelolaan kelas di sekolah lnklusif merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaan proses pembelajaran, metode, strategi dan pendekatan serta evaluasi pembelajaran.

Manajemen kelas inklusif dirancang untuk terciptnyaa kelas yang kondusif, aktif, kreatif, kooperatif dan menyenangkan melalui penciptaan lingkungan kelas yang kondusif, iklim dan suasana psikososial dan emosi yang positif, serta penciptaan sistem sosial yang memungkinkan anak dapat berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian manajemen atau pengelolaan kelas inklusif pada dasarnya merupakan implementasi dari prinsip-prinsip pembelajaran yang syogyanya memang harus mewarnai suasana pembelajaran di kelas.

Harus diakui, bukan hal mudah menangani peserta didik berkebutuhan khusus, apalagi ketika guru belum tertanamkan inclusion awareness dalam dirinya Penting bagi semua pihak memahami bahwa tidak ada seorangpun yang ingin dilahirkan sebagai penyandang disabilitas. Tetapi ketika mereka hadir di sekolah atau kelas kita, maka tugas kitalah sebagai guru untuk menerima dan membimbing mereka, karena peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang istimewa, dan peserta didik yang istimewa harus ditangani oleh guru yang istimewa pula. Kita semua guru istimewa, jadi bersemangatlah!. (*)

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved