Breaking News:

Pilkada Kalsel 2020

Komisoner Bawaslu Banjarmasin Terharu, di Kunjungi Ketua Bawaslu RI di Tengah Pandemi

Ketua Baswalu RI Abhan, untuk turun langsung ke daerah memantau jalannya verifikasi faktual (Verfak) calon perseorangan.

Penulis: Muhammad Rahmadi | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/muhammad rahmadi
Ketua Bawaslu RI, Abhan saat memberikan Sambutan di Kantor Bawaslu Banjarmasin. 

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN -  Kalimantan Selatan (Kalsel) berada di peringakat lima teratas se Indonesia dengan kasus terbanyak covid-19.

Meski demikian hal tersebut tidak menghalangi Ketua Baswalu RI Abhan, untuk turun langsung ke daerah memantau jalannya verifikasi faktual (Verfak) calon perseorangan.

Karena hal itu pula kemudian membuat Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Banjarmasin, Subhani terharu.

Saat di wawancarai Subhani mengaku telah mendapatkan tambahan semangat baru, dengan adanya kunjungan Ketua Bawaslu RI ke Banjarmasin, di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Bawaslu RI Berkunjung ke Bawaslu Kota Banjarbaru, Ini Harapan Wakil Wali Kota Banjarbaru

Ketua Bawaslu RI Turun ke HST Kalsel, Pantau Verifikasi Faktual

Tahap Pilkada di Balangan Masuk Verifikasi Faktual, Ketua Bawaslu RI Monitoring Langsung Pelaksanaan

"Pada saat sambutan tadi terharu, karena di tengah wabah yang semakin meninggkat di Banjarmasin, Pak Abham bersedia berkunjung. Ini  yang membuat Kami seperti mendapat suntikan baru, suntikan semangat, terhadap pekerjaan Kami," katanya. Senin (06/07/2020).

Sementara itu Abhan menjelaskan, secara umum pelaksanaan Verfak di Banjarmasin sudah berjalan baik.

Meski juga ada beberapa temuan  di lapangan, namun hal itu menurutnya masih dalam batasan wajar.

"Dalam Verfak ini beberapa temuan ada, misalnya orang di dukungan itu mendukung, tapi ternyata saat verfak tidak mendukung, itu saya pikir hal yang biasa terjadi pada pelaksanaan verfak," jelasnya.

Lanjut Abhan menjelaskan, di Kalimantan Selatan memiliki sejumlah potensi kerawanan pada Pilkada 2020, terlebih di tengan pandemi covid-19.

Kerawanan itu menurutnya, apabila ada calon petahana yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP), yang bisa saja melakukan penyalahgunaan kewenangan.

"Kalau ini tidak didasari oleh etika, atau moral yang baik maka bisa saja muncul potensi penyalahgunaan bansos covid-19 untuk kepentingan politiknya," ucap Abhan.

Bawaslu dan KPU Banjarbaru Usulkan Tambahan Anggaran Pilkada 2020, untuk Pengadaan APD

Untuk itu di harapkan Ketua GTPP tidak mencapur tugas antara GTPP dengan pilkada 2020.

"Kami berharap itu tidak terjadi, laksanakan tugas semestinya gugus tugas, jangan campur adukan antara kepentingan gugus tugas dengan kepentingan politik," tambahnya.

(banjarmasinpost.co.id/ muhammad rahmadi)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved