Harga Rapid Test Berbeda-beda, Ketua MPR Minta Pemerintah Buat Standarisasi Cegah Komersialisasi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga rapid test yang berbeda-beda membuat Ketua MPR Bambang Soesatyo berkomentar.

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Kesehatan menentukan standar pembiayaan atau harga tes cepat Covid-19 yang menjadi salah satu syarat bepergian selama wabah Covid-19.

Menurut Bambang, jika pemerintah belum menentukan harga pembiayaan tes cepat, akan rawan dikomersialisasi.

"Apabila standardisasi harga tersebut tidak segera ditetapkan, berpotensi membuka peluang komersialisasi yang akan membebani masyarakat khususnya masyarakat yang akan bepergian," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (7/7/2020).

Bambang juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap harga tes cepat Covid-19 bila penentuan harga tes cepat Covid-19 belum memungkinkan.

• Sembuh dari Covid-19, 14 Warga Hulu Sungai Tengah Pulang ke Rumah

• UPDATE Corona Selasa (7/7), Hari Ini Bertambah 1.268 Kasus, Jawa Timur Paling Dominan

"Mengingat adanya peluang terjadinya penyimpangan dan komersialisasi tes Covid-19 yang dilakukan rumah sakit swasta akibat dari lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi uji tes tersebut," ujar dia. 

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pihaknya telah meminta Kementerian Keuangan untuk memberikan subsidi rapid test bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan, khususnya pengguna transportasi umum.

Sebab, saat ini mahalnya biaya rapid test menjadi keluhan masyarakat. Harganya bisa lebih mahal dari ongkos penggunaan transportasi umum.

"Kami sedang minta Kementerian Keuangan agar rapid test ini diberikan subsidi kepada mereka yang melakukan perjalanan," ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (1/7/2020).

Dia mengatakan, pada dasarnya persoalan rapid test merupakan kewenangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.