Breaking News:

Opini Publik

Transformasi Birokrasi di Era Normal Baru

Jangan sampai birokrasi new normal hanya jadi tambahan retorika yang tetap membuat citra ASN di publik masih buruk dan malah jadi birokrasi abnormal

Oleh: Bonataon MT Vincent Simandjorang, Pengelola Penelitian di Lembaga Administrasi Negara Jakarta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dunia sedang disibukkan dengan tagar “Normal Baru (#NewNormal)” di berbagai aspek kehidupan, termasuk birokrasi new normal. Sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) bergiliran bekerja dari rumah (work from home/ WFH).

Dengan adanya pandemi Covid-19, WFH dipandang menjadi model kerja baru ASN di era disrupsi. Hal ini sudah jauh diproyeksi oleh Guru manajemen anyar, Peter Drucker, dalam bukunya Ecological Vision pada tahun 1993.

Dimana rutinitas bekerja di kantor adalah hal usang, dan para pegawai kantoran seharusnya dapat bekerja fleksibel dimana saja dengan dukungan infrastruktur dan teknologi memadai.

Namun demikian apakah birokrasi new normal dimaknai dengan adanya perubahan sistem kerja ASN dari konvensional ke kantor menjadi kerja fleksibel seperti WFH saja?

Mungkin menjadi kondisi yang diperlukan, tetapi belum menjadi kondisi esensial dalam reformasi birokrasi Indonesia yang tak kunjung tuntas dalam dua dekade terakhir.

Pendiri Microsoft, Bill Gates, di Economist 23 April 2020 menyebut adanya pandemi Covid-19, maka peneliti medis akan menjadi salah satu contoh profesi yang sangat dibutuhkan ke depan.

Sehari kemudian Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI), di instagramnya menyebut pandemi ini menjadi momentum perubahan radikal di Kementerian Keuangan.

Selain mendorong efisiensi dan budaya kerja baru melalui teknologi daring, pembaharuan birokrasi diarahkan kepada jumlah, jenis pekerjaan dan keahlian ASN yang riil dibutuhkan.

Meskipun instansional, pernyataan SMI perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah yang tergabung dalam paguyuban pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (KemenPANRB, BKN, LAN, Komisi ASN, Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu, BPKP, BPK, KPK, Ombudsman) untuk mengawal birokrasi new normal di tingkat pemerintah pusat dan daerah.

Halaman
1234
Editor: Syaiful Akhyar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved