Breaking News:

Berita Nasional

Nasib 1,6 Juta ASN Tidak Produktif di Tangan Presiden Jokowi, Ini Penjelasan Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasib 1,6 Juta ASN Tak Produktif di Tangan Presiden Jokowi, Ini Penjelasan Menpan RB Tjahjo Kumolo

Kolase SURYA.co.id/ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Ilustrasi: PNS (kiri) dan Presiden Jokowi (kanan). Nasib 1,6 Juta ASN Tak Produktif di Tangan Presiden Jokowi, Ini Penjelasan Menpan RB Tjahjo Kumolo 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut bahasan mengenai Nasib 1,6 Juta ASN Tak Produktif di Tangan Presiden Jokowi, Ini Penjelasan Menpan RB Tjahjo Kumolo.

Sejak beberapa waktu lalu ramai bahasan tentang ASN Tidak Produktif yang akan diberhentikan oleh pemerintah melalui Kemenpan RB.

Beberapa hari lalu, Menpan RB Tjahjo Kumolo menerangkan mengenai peluang ASN Tidak Produktif yang ada untuk diberhentikan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan bakal melakukan reformasi birokrasi di lingkup aparatur sipil negara ( ASN).

Targetnya, pada Desember 2020, reformasi birokrasi ASN ini harus selesai sesuai keinginan Presiden Joko Widodo.

Panduan Cara Mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 4, Login www.prakerja.go.id dan Pastikan Syarat Ini

Cara Aktivasi Paket Internet Murah 30 GB Cuma Rp 25 Ribu, Promo Telkomsel Kuota Gratis 10 GB

RESMI! Jadwal Masuk Sekolah 13 Juli 2020 Secara Serentak, Kemendikbud Rilis Aturan Tatap Muka

Tjahjo menyebutkan, ada 20 persen PNS bagian administrasi dari total 4,2 juta lebih pegawai bakal diberhentikan.

Sebanyak 20 persen pegawai tersebut dinilai tidak produktif dalam bekerja. Namun, tetap saja, bagi dirinya, memberhentikan PNS tidaklah mudah.

"Kita enggak bisa, Pak, memberhentikan 1,6 juta tenaga yang dianggap tanda petik ini tenaga administrasi yang mungkin 20 persen tidak produktif itu enggak bisa," katanya dalam penyampaian rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senin (6/7/2020).

Meski sulit, dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 yang telah disahkan pada 8 April lalu telah diatur tentang pemberhentian pegawai bagi yang tidak produktif. Hal ini telah diatur pada Pasal 32 dalam Peraturan BKN.

"PNS yang tidak memenuhi target kinerja diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS," demikian isi aturan tersebut.

Halaman
1234
Editor: Rendy Nicko
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved