Breaking News:

Tajuk

Abdi Negara yang Berkualitas

Tjahjo menyebutkan, ada 20 persen PNS bagian administrasi dari total 4,2 juta lebih pegawai bakal diberhentikan

BANJARMASINPOST.CO.ID - MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan bakal melakukan reformasi birokrasi di lingkup aparatur sipil negara (ASN). Targetnya, pada Desember 2020, reformasi birokrasi ASN ini harus selesai sesuai keinginan Presiden Joko Widodo.

Tjahjo menyebutkan, ada 20 persen PNS bagian administrasi dari total 4,2 juta lebih pegawai bakal diberhentikan. Sebanyak 20 persen pegawai tersebut dinilai tidak produktif dalam bekerja. Jelas bukan perkara mudah untuk menata ulang, atau memberhentikan aparat pemerintah tersebut.

Meski sulit, dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 yang telah disahkan pada 8 April lalu telah diatur tentang pemberhentian pegawai bagi yang tidak produktif. Hal ini telah diatur pada Pasal 32 dalam Peraturan BKN. Target kinerja yang dimaksud pada Pasal 32 ayat 1 ini dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) dan akan dilakukan penilaian kinerja setiap tahunnya.

Regulasi itu menjelaskan, selama enam bulan ASN tersebut diberi kesempatan memperbaiki kinerja. Namun, jika tidak ada perubahan setelah masa yang diberikan maka harus melakukan uji kompetensi ulang. Nantinya hanya ASN yang memenuhi standar kompetensilah yang tetap dipertahankan.

Bagi mereka yang masih mengincar posisi abdi negara juga harus bersabar, karena pemerintah sudah memastikan tidak adanya rekrutmen CPNS untuk 2020 dan 2021. Tidak adanya penerimaan CPNS ini merupakan dampak penularan virus corona atau Covid-19.

Di tengah himpitan pandemi, ada harapan bahwa nantinya ASN yang tersisa dari rasionalisasi benar-benar yang berkualitas yang sepenuhnya mengabdikan pada pelayanan terhadap masyarakat. Dan dengan kebijakan ini saatnya yang tepat juga bagi pemerintah bertindak tegas, menyapu semua ASN yang berkinerja di bawah standar.

Di sisi lain, ketika tenaga administrasi yang dianggap tidak berkinerja baik dipangkas, perlu juga dipikirkan untuk memenuhi tenaga bidang kesehatan dan pendidikan yang masih kurang. (*)

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved