Breaking News:

Tajuk

Motivasi dari Tetangga

Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan

BANJARMASINPOST.CO.ID - FOOD estate. Kata itu terdengar akrab dalam beberapa waktu terakhir di Kalimantan Tengah, terutama di Kabupaten Kapuas dan Pulangpisau. Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan.

Rencananya, pemerintah pusat akan membikin food estate di wilayah kedua kabupaten tersebut. Tahap awal, 20.000 hektare di Kapuas dan 10.000 hektare di Pulangpisau. Satu Program Strategis Nasional 2020-2024 itu nantinya berada di lahan seluas 165.000 hektare.

Gongnya, Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta menteri pertanian dan menteri PUPR, meninjau kedua lokasi pada Kamis (9/7).

Menarik dicermati pemilihan lokasi megaproyek Rp 6 triliun tersebut. Sebab kawasan yang dipilih pernah gagal total saat proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) 1 Juta Hektare pada 1995-1998. Kala itu, selain dilakukan secara terburu-buru, juga karena Indonesia mengalami krisis moneter.

Lalu mengapa kemudian pemerintah memilih lokasi itu untuk lumbung padi baru Indonesia di luar pulau Jawa? Apakah hadiah atas kemenangan partai penguasa pada pemilihan presiden tahun lalu, ataukah kompensasi atas gagalnya Kalteng menjadi ibu kota baru Indonesia?

Terkait proyek besar, Kalimantan Selatan pernah punya Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) di Batulicin, yang ketika itu masih menjadi wilayah Kabupaten Kotabaru (saat ini menjadi Ibu Kota Kabupaten Tanahbumbu). Bermula dari ide Prof BJ Habibie yang kala itu menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi era Presiden Soeharto. Sayang proyek Kapet Batulicin di areal seluas 14 juta hektare gagal karena tidak dilengkapi instrumen penunjang.

Melihat provinsi tetangga yang lebih muda dari Banua, namun mampu melobi pemerintah pusat untuk sebuah megaproyek yang ambisius, harusnya Pemprov Kalsel dan anggota DPR RI serta DPD, terinspirasi melakukan hal yang sama bahkan lebih. Toh sumber daya alam kita lebih menjanjikan. Baik luas lahan maupun potensinya.

Setidaknya kita punya dasar untuk meminta program pengganti yang setara. Entah itu menghidupkan kembali proyek kapet dalam versi baru atau lainnya, sesuai kebutuhan daerah ini untuk masa depan. (*)

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved