Dunia Pendidikan Dihantam Pandemi, Komisi IV DPRD Kalsel Menilai Angka Harapan Sekolah Bisa Merosot

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Meski harus menerapkan pembelajaran jarak jauh melalui daring, tahun ajaran baru 2020/2021 di Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah resmi dimulai sejak Senin (13/7/2020).

Berbeda dengan pembelajaran di sekolah yang memiliki sistem dan aturan yang sudah mapan, ada banyak variabel yang menentukan sukses atau tidaknya pembelajaran jarak jauh melalui sistem daring.

Contohnya terkait kemampuan dan sumber daya yang dimiliki masing-masing sekolah dan peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang berbeda-beda satu dan yang lainnya.

• Selesai Jalani Karantina di Jakarta, Siti Asiah, Pekerja Migran Dari Kuwait, Akhirnya Bisa Pulang

Apalagi pembelajaran jarak jauh juga dipastikan memerlukan sumber daya dan hal ini harus dilakukan di tengah banyaknya orang tua peserta didik yang kondisi keuangannya juga dihantam efek pandemi Covid-19.

Hal-hal ini lah yang menjadi kekhawatiran Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel terhadap dunia pendidikan di Banua yang dinilainya tak kalah terdampak pandemi Covid-19 jika dibanding aspek kesehatan.

• Tim Gabungan Sosialisasi SOP Kepariwisataan Dalam Kondisi Covid-19

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, H M Luthfi Saifuddin menilai dunia pendidikan saat ini sangat membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah di Kalsel.

Tak hanya berdampak pada teknis aktivitas keseharian peserta didik dan orang tua, namun Luthfi juga meyakini kondisi demikian mempengaruhi aspek psikologis.

Bahkan menurut Luthfi jika tidak ditanggapi serius, bukan tidak mungkin angka harapan sekolah di Kalsel bisa merosot.

"Kalau begini terus, angka harapan sekolah Kalsel terancam anjlok," kata Politisi Partai Gerindra ini kepada Banjarmasinpost.co.id, Selasa (14/7/2020).

Hal ini kata Luthfi bisa disebabkan karena kombinasi efek psikologis dan ekonomi yang mempengaruhi dunia pendidikan.

Dimana orang tua dan peserta didik serta guru menjadi stres, di sisi lain ada juga sekolah-sekolah khususnya sekolah swasta dan keagamaan yang terancam tutup karena kesulitan beradaptasi dengan kondisi saat ini.

• Petani di Desa Kapar Tabalong Temukan Tumbuhan Mirip Bunga Bangkai di Kebun

”Pemerintah Provinsi sudah harus melakukan pemetaan dan penanggulangan untuk menyeĺamatkan keberlangsungan dunia pendidikan kita. Jika tidak, maka dampaknya akan lebih ngeri dibanding banyaknya korban corona," tegasnya.

Ia juga masih mempertanyakan bukti nyata keberpihakan Pemerintah Provinsi Kalsel terhadap dunia pendidikan.

Pasalnya kata Luthfi, rekomendasi Komisi IV terhadap Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kalsel dan Pemprov Kalsel untuk mengakomodir bantuan internet gratis dan perlengkapan belajar bagi siswa terdampak melalui anggaran penanganan Covid-19 yang sudah dicadangkan belum juga dilaksanakan.

Padahal, anggaran pendidikan di Tahun Anggaran 2020 menurut Luthfi juga sudah ikut dipangkas sebesar kurang lebih Rp 88 miliar untuk penanganan Covid-19. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)