Tim Pokja WBK Kanwil dan UPT se-Kalsel Dapatkan Penguatan Satker dari Kemenpan RB

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Menindaklanjuti keputusan rapat Tim Kelompok Kerja WBK yang telah dilaksanakan sebelumnya, yakni tanggal 8 Juli 2020, Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Pembangunan dan Penguatan Satuan kerja (Satker) meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di aula Kemenkumham Kalsel di Banjarmasin, kemarin.

Wilayah Bebas dari Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataaan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Satuan kerja yang membangun WBK, terlebih dahulu melakukan pencanangan Zona Integritas sebagai wujud komitmen bersama melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

• Pesan Penting Syahrini untuk Ibu-ibu yang Ingin Cubit Reino Barack, Incess: Sok Atuh Mangga

• Penampakan Calon Rumah Baru Ashanty dan Anang Pengganti Istana Cinere, Azriel Ungkap Fakta Ini

• Potret Wajah Irwan Mussry Muda Diposting Maia Estianty, Ibu Al El Dul: Gantengnya Masya Allah

Tidak cukup di situ, pencanangan harus ditindaklanjuti dengan berbagai upaya menciptakan perubahan pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik, efektif dan efisien.

Namun, dalam kondisi pandemi covid-19, kegiatan penguatan Satker kepada seluruh Kantor Wilayah dan jajaran UPT, baik UPT Pemasyarakatan maupun UPT Keimigrasian dilaksanakan tanpa bertatap muka secara langsung, melainkan melalui media video conference sehingga jajaran UPT hanya dapat menyaksikan dari tempat kerja masing-masing.

Kegiatan diawali penyampaian kata pangantar dari Kepala Divisi Administrasi, Edy MS Hidayat Dipandu oleh Kepala Divisi Keimigrasian selaku moderator, Teodorus Simarmata.

Narasumber langsung dari Kemenpan RB selaku pembina Reformasi Birokrasi sekaligus sebagai Tim Penilai Nasional (TPN), yaitu Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (Kunwas) Kemenpan-RB, Agus Uji Hantara.

Sekretaris Deputi RB - Kunwas ini memaparkan hal-hal terkait WBK, faktor-faktor pendukung untuk memperoleh keberhasilan WBK, bagaimana proses pelaksanaan, evaluasi satuan kerja, sampai hal-hal yang menyebabkan kegagalan satker dalam memperoleh predikat WBK.

Agus Uji Hantara memberikan apresiasi atas usulan Satker WBK yang diajukan oleh Kemenkumham.

“Dalam pengusulan satuan kerja menuju WBK, Kemenkumham memiliki perkembangan yang sangat pesat di daerah. Ada 521 satker di Indonesia, dan ini merupakan salah satu institusi pemerintah yang paling banyak mengajukan usulannya.” Ujarnya

Kepala Kantor Wilayah, Agus Toyib dalam sambutannya berpesan kepada Seluruh Satuan Kerja untuk mengikuti kegiatan dengan baik, karena merupakan kesempatan yang sangat langka dan apa yang disampaikan dapat menjadi acuan mewujudkan Satker WBK.

Kakanwil juga berpesan kepada seluruh jajaran untuk tetap semangat dan menyimak kegiatan dengan baik bagi Satker yang masih dalam proses WBK, kemudian bagi Satker yang masih belum berhasil, diminta kepada Kepala UPT agar tetap mendorong dan memberikan semangat kepada jajaran untuk tetap memenuhi data dukungnya agar dapat diusulkan kembali di tahun depan sehingga lebih siap menghadapinya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Edy M.S. Hidayat, Kepala Divisi Keimigrasian, Teodorus Simarmata, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah, Para Pejabat Administrasi Kantor Wilayah, dan Anggota Tim Pokja Kanwil Kemenkumham Kalsel disaksikan melalui video conference yang turut disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah, Agus Toyib yang bertindak pula sebagai keynote speech Kanwil Kemenkumham Kalsel, narasumber oleh Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB, Agus Uji Hantara, turut pula disaksikan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Abdul Karim, Seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian se-Kalsel didampingi jajaran Pejabat Struktural dan Anggota Tim Pokjanya masing-masing.

(banjarmasinpost.co.id /lis)