Breaking News:

Opini Publik

Mitigasi Kerawanan Konflik Pilkada Kalsel

Hajatan demokrasi Pilkada Kalsel diprediksi akan rawan konflik, Gesekan horisontal yang berpotensi konflik menjadi tantangan yang perlu diantisipasi

istimewa
Ribut Lupiyanto 

Oleh: Ribut Lupiyanto, Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA)

BANJARMASINPOST.CO.ID - PUNCAK gelaran Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) tinggal lima bulan lagi. Hal ini merupakan konsekuensi atas disahkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang pada Selasa (14/7) oleh DPR. Salah satu isi pentingnya adalah Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020.

Pilkada sendiri akan dilaksanakan oleh sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota secara serentak. Salah satunya adalah Pilkada Kalimantan Selatan (Kalsel). Hajatan demokrasi Pilkada Kalsel diprediksi akan rawan konflik. Gesekan horisontal yang berpotensi konflik menjadi tantangan yang perlu diantisipasi dan ditangani.

Peta Kerawanan

Scannell (2010) memaparkan bahwa konflik adalah suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai dalam sekelompok individu. Konflik berjalan mulai dari tahap diskusi. Jika masing-masing pihak mau menang sendiri, maka proses berlanjut ketahap polarisasi. Perkembangan selanjutnya jika tidak ada lagi obyektivitas, maka konflik memasuki tahap segregasi (saling menjauh, putus komunikasi). Terakhir dan paling berbahaya jika segregasi tidak bisa ditangani secara baik, maka konflik memasuki tahap destruktif.

Kerawanan konflik pertama kali penting diamati berdasarkan peta spasial basis parpol dan kontestan. Ruang geografis sifatnya statis dan konstan, sedangkan pelaku dan aktifitas politik yang mewarnai sangat dinamis dan tidak sedikit jumlahnya. Ruang tertutup tersebut menjadi medan kompetisi politik yang niscaya menghadirkan singgungan dan overlapping antar kontestan.

Kontestan dan elemen partai politik, baik pengurus, kader, maupun kandidat merupakan garda terdepan dalam perjuangan politik di Pilkada 2020. Kerawanan dapat diantisipasi dengan memahami peta jaringan dan pergerakan yang meraka lakukan. Semakin rinci informasi yang dimiliki akan semakin memudahkan upaya antisipasi sekaligus resolusi jika konflik terjadi.

Potensi konflik Pilkada 2020 diprediksi meningkat dibanding 2018 lalu. Hal ini lantaran pilkada kali ini dilaksanakan dalam kondisi pandemi. Himpitan ekonomi dan kegaduhan bantuan sosial pemerintah dapat menyukut emosi publik.

Kemendagri (2020) memaparkan adanya tiga potensi kerawanan dalam pilkada tahun ini. Pertama, polarisasi di tengah masyarakat akibat persebaran informasi lewat media sosial (medsos). Kedua, politik identitas dan politisasi isu SARA yang diduga masih akan menjadi ancaman pada Pilkada tahun 2020. Ketiga, keberpihakan dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu kepada salah satu pasangan calon kepala daerah secara langsung menjadi sumber utama konflik dalam seluruh proses tahapan pemilihan kepala daerah.

Selanjutnya Bawaslu (2020) memaparkan 24 daerah penyelenggara Pilkada 2020, rawan terjadi konflik. Sembilan provinsi diantaranya dalam kategori tinggi atau rawan konflik, salah satunya Kalimantan Selatan.

Halaman
12
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved