Breaking News:

Kriminalitas Kalteng

Pelaksana Proyek Pembangunan Halaman Parkir Bandara Trinsing Barito Utara Ditahan

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menahan tersangka DHS, pelaksana pekerjaan pembuatan jalan masuk dan pembangunan halaman parkir Bandar Udara

Kejati Kalteng
Tersangka DHS berkacamata sebelah kanan sesaat sebelum ditahan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalteng terkait, dugaan, tindak pidana korupsi pembangunan jalan masuk dan halaman parkir Bandara Trinsing atau Bandara H Muhammad Sidik di Desa Trinsing, Muara Teweh , Kabupaten Barito Utara (Barut) Kalimantan Tengah yang dikerjakan tahun 2014 

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah terus memproses kasus tindak pidana korupsi pembangunan Bandara Trinsing atau Bandara H Muhammad Sidik di Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara (Barut) Kalimantan Tengah yang dikerjakan tahun 2014.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah bahkan menahan tersangka DHS, pelaksana pekerjaan pembuatan jalan masuk dan pembangunan halaman parkir Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing.

Dia ditahan karena pekerjaan proyek tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Rustianto Basuki Sudarmo, mengungkapkan, proyek dengan volume 2.328 M2 tersebut dilaksanakan oleh CV. Indo Baruh Kencana, dengan pelaksananya adalah tersangka DHS.

Nasib Rumah Ashanty dan Anang Setelah Gagal Terjual, Ibu Aurel-Azriel Mau Merobohkan Istana Cinere?

Yodi Prabowo Bunuh Diri? Update Pembunuhan Editor Metro TV, Polisi: Rambut dan Sidik Jari Milik Yodi

Daftar ASN, TNI Polri Pesiunan Penerima Gaji ke-13, Perbandingan Besaran yang Diterima pada Agustus

"Dia kami tahan untuk kepentingan penyidikan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dengan masa tahanan selama 20 hari terhitung mulai 21 Juli 2020 sampai dengan 9 Agustus 2020 di rutan kelas IIa Palangkaraya," ujarnya.

Dijelaskan Kasipenkum Kejati Kalteng ini, penahanan DHS, setelah penyidik kejaksaan tinggi Kalimantan Tengah melakukan rangkaian penyidikan terhadap tindak pidana Korupsi pada pelaksanaan pekerjaan tersebut.

"Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi, 2 orang ahli dan tersangka serta dokumen-dokumen yang telah ditemukan, dua alat bukti yang mengarah pada keterlibatan sejumlah pihak, tim penyidik berkesimpulan untuk menetapkan tersangka beberapa orang terkait pembangunan tersebut," ujarnya.

Mereka adalah Agustinus Sujatmiko selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Denny Hermanto Sumarna alias Liping selaku Pelaksana Pekerjaan.

Selasa (21/7/2020) penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka DHS.

Atas perbuatannya tersangka DHS disangka melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiair Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

"Kemudian, melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan berdasarkan Perhitungan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Udara RI, sebesar Rp. 1.103.880.913,00 (satu miliar seratus tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah)," ujar Rustianto.

banjarmasinpost.co.id / faturahman

Penulis: Fathurahman
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved