Breaking News:

Pilkada Kalsel 2020

APD Untuk Pengawasan Pilkada Tahap Selanjutnya Masih Diperlukan, Bawaslu Kalsel Upayakan Ini

Menurut Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Erna Kasypiah petugas bawaslu masih memerlukan apd untuk tahapan pilkada selanjutnya

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Erna Kasypiah mengungkap bawaslu masih memerlukan APD untuk tahapan pilkada berikutnya. 

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kalsel masih berada di tahap pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih oleh KPU, Minggu (25/7/2020).

Tahapan ini masih akan berlangsung hingga 13 Agustus 2020 mendatang.

Bawaslu Provinsi Kalsel bersama jajarannya pun terus melakukan pengawasan melekat pada tahapan ini dan tentunya sambil menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan menggunakan alat pelindung diri (APD).

Menurut Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Erna Kasypiah, keperluan APD untuk Bawaslu hingga jajaran Panwas di desa dan kelurahan di Kalsel saat ini sudah terealisasi.

Pilkada Banjarmasin 2020 - DPC Gerindra Prioritaskan Kader

Pilkada Banjarmasin 2020 - Petahana Tunggu Dukungan, Begini Kata Ketua DPC Gerindra

Pilkada Banjarmasin 2020 - Masih Misteri, Paslon Usungan Golkar Tunggu Finalisasi Survei

Dimana dana pengadaan APD untuk Bawaslu Provinsi Kalsel dan jajarannya ke bawah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski demikian, menurut Erna nantinya seiring dengan perjalanan tahapan Pilkada pihaknya tentu kembali membutuhkan anggaran untuk menyediakan APD atau suplai APD dalam bentuk barang.

Menurutnya di tahapan selanjutnya, Ia berharap penyediaan APD bisa dilakukan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kalsel.

"Untuk pelaksanaan pengawasan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, kami di Bawaslu tidak merubah anggaran yang ada. Tapi kami minta anggaran APD dari APBN untuk tahap 1 dan 2 nanti tahap ke 3, 4, 5 dari APBD," kata Erna.

Sebelumnya, disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, pihaknya memang sudah mengupayakan adanya penambahan anggaran kepada Menteri Keuangan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak di masa pandemi Covid-19.

Menurutnya sudah ada tambahan anggaran yang disetujui yaitu sebesar Rp 4,7 triliun untuk KPU dan Rp 400 miliar untuk Bawaslu.

Pilkada Banjarbaru 2020 - Edy Pilih Hari Terakhir Serahkan Perbaikan ke KPU

Pilkada Banjarbaru 2020 - KPU Targetkan Partisipasi Pemilih 77,5 Persen

"Tahap pertama sudah dipenuhi KPU Rp 990 miliar dan Bawaslu Rp 157 miliar. Tahap kedua minta lagi Rp 3 triulun kita lagi berusaha keras," kata Tito saat menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Banjarmasin beberapa waktu lalu.

Ia menyatakan jika masing-masing kepala daerah bisa memenuhi kebutuhan tambahan anggaran tersebut tentu akan meringankan bebannya untuk melobi Menteri Keuangan dan Presiden RI agar mau menambah bantuan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved