Sebagian Anggota DPRD Kalsel Usul Pansus Covid-19, Pimpinan : Harus Melalui Paripurna

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk mengawasi penggunaan anggaran penanganan dan penanggulangan Covid-19 oleh sebagian Anggota DPRD Provinsi Kalsel sudah sampai ke telinga Pimpinan DPRD Provinsi Kalsel.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, M Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin mengaku sudah mendengar rencana tersebut.

Meski demikian, menurutnya belum ada penjadwalan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel untuk membahas usulan pembentukan Pansus tersebut.

"Belum ada," kata Bang Dhin, saat dikonfirmasi terkait rencana Rapat Paripurna membahas usulan pembentukan pansus, Minggu (26/7/2020).

• Maksimalkan Pengawasan Anggaran Covid-19, DPRD Kalsel Rencanakan Bentuk Pansus

• Jadi Petugas Medis di Tempat Karantina Covid-19 di Balangan Harus Sabar, Sering Dengar Curhat Pasien

• Ada Pasien Positif Covid-19 Nyaris Sebulan Dikarantina di SKB Balangan, Tunggu Hasil Swab Test

Dijelaskannya, jika ingin membentuk Pansus, tentu harus melalui mekanisme Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel terlebih dahulu.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, H M Luthfi Saifuddin menyatakan pihaknya masih berkomunikasi dengan para Anggota Dewan Kalsel lainnya terkait rencana pembentukan Pansus.

Pasalnya kata Luthfi, urgensi pembentukan Pansus tersebut juga tentu tak hanya menyangkut kepentingan bidang Komisi IV yaitu kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan pendidikan tapi juga bidang lainnya yang ditangani komisi I, II dan Komisi III.

"Kami masih berkomunikasi dengan para Anggota Dewan yang duduk di komisi I, II dan III, karena Pansus pengawasan ini menyangkut kepentingan semua komisi yang terlibat," kata Luthfi.

• Dulu Ada Dua Tempat Karantina Pasien Covid-19 di Balangan, Kini Hanya Tersisa Satu, Kasus Menurun?

Salah satu dasar pengusulan Pansus dari pihaknya di Komisi IV menurut Luthfi juga agar mengetahui bagaimana upaya Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kalsel dan Pemerintah Provinsi Kalsel menanggulangi dampak pandemi Covid-19 di sektor pendidikan.

Pasalnya kata Politisi Gerindra ini, hingga saat ini pihaknya belum melihat langkah signifikan GTPP Covid-19 Kalsel dan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam menanggulangi dampak di sektor pendidikan yang dinilai juga tak kalah terdampak. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)