Breaking News:

Berita

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Soroti Penetapan Status Zona Hijau di Banjarmasin

Penetapan kelurahan zona hijau di Banjarmasin dinilai anggota DPRD Kalsel tidak efektif sehingga masyarakat abai terhadap protokol kesehatan.

BANJARMASINPOST.CO.ID/ACHMAD MAUDHODY
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ( Kalsel ), M Luthfi Saifuddin. 

Editor:  Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan ( Kalsel ), M Luthfi Saifuddin, menyoroti penetapan zona hijau di beberapa kelurahan di Kota Banjarmasin. 

Anggota DPRD Provinsi Kalsel daerah pemilihan (Dapil) Kota Banjarmasin ini menilai penetapan zona hijau dengan skala kelurahan terlalu kecil. 

Padahal, kata Luthfi, mobilitas sehari-hari masyarakat apalagi di Kota Banjarmasin yang cukup padat tentu terjadi di lintas kelurahan. Sehingga, penetapan zonasi status kondisi wilayah dengan skala kelurahan dinilainya tidak efektif. 

Hal ini menurut Luthfi justru berpotensi membuat masyarakat lalai dan abai terhadap protokol kesehatan karena melihat indikator tersebut. 

"Kalau kelurahan, cakupannya kecil sekali. Cenderung membuat masyarakat lalai dan abai. Padahal, arus mobilisasi masyarakat,  apalagi di Banjarmasin, lintas kelurahan itu lumrah sekali," kata Luthfi kepada Banjarmasinpost.co.id, Senin (27/7/2020).

Ahli Beda Pendapat Soal Zona hijau, Jubir GGTP Kalsel: Fokuskan Penanganan Zona Merah

Pemurus Baru Ditetapkan Zona Hijau Covid-19, Ini Kata Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin

Belitung Utara Kembali Jadi Zona Merah, Ini Daftar 6 Kelurahan Zona Hijau Covid-19 di Banjarmasin

Menurutnya penetapan status zona terkait kondisi pandemi Covid-19 idealnya ditetapkan di skala kota atau kabupaten. 

Sebelumnya, disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr Machli Riyadi, penetapan status zona tersebut didasari pada beberapa landasan. 

Termasuk di antaranya pendekatan epidemiologi dalam lampiran Keputusan Mendagri Nomor 440 - 830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 

Selain itu, pendapat ahli pun, menurutnya, menjadi rujukan penting penentuan status kondisi pandemi Covid-19 di Kota Banjarmasin versi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. 

"Saat ini pemerintah mendorong untuk memulihkan sektor ekonomi sehingga menilai zonasi adalah hal yang sangat penting untuk memberikan spirit terhadap pembangunan ekonomi tetapi juga tidak mengabaikan prinsip prinsip dalam penanganan suatu wabah," kata Machli.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody) 

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved