Breaking News:

Berita Kalteng

Dosen Cabul UPR Berkeliaran di Kampus Bikin Resah Mahasiswi, ini Sikap Rektorat

oknum dosen cabul berinisial PS, pelaku pelecehan seksual terhadap beberapa mahasiswi masih berkeliaran di lingkungan kampus.

Banjarmasinpost.co.id/Faturahman
Rektor UPR, Andrie Elia Embang. 

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Kalangan mahasiswi di Kampus Universitas Palangkaraya (UPR) resah setelah beredarnya kabar oknum dosen cabul berinisial PS, pelaku pelecehan seksual terhadap beberapa mahasiswi masih berkeliaran di lingkungan kampus.

Padahal yang bersangkutan sudah tuntut pengadilan 2 tahun kurungan namun hanya divonis 1,5 tahun.

Informasi terhimpun menyebutkan, rumah oknum dosen PS tersebut berada di sekitar kampus dan saat ini dapat kebijakan asimilasi.

Beberapa mahasiswi UPR mengaku waswas dengan masih berkeliarannya oknum dosen PS tersebut, meskipun tidak mengajar lagi.

Daftar Harga Pelat Nomor Cantik pada Mobil, TNKB Bisa Diubah atau Dipilih Secara Lega

Komentar Cut Tary di Postingan Ayu Ting Ting yang Berisi Rilis Lagu Cemburu Mantanmu Dibalas Begini

Rumah Anang dan Ashanty Terlarang untuk Didatangi Inul Daratista, Ayah Azriel Ungkap Penyebabnya

Pihak rektorat kabarnya sudah mengajukan pemberhentian PS kepada pemerintah pusat agar diberhentikan sebagai ASN dan Dosen.

"Kami berharap dosen tersebut diberhentikan saja, dan jangan lagi ke kampus karena kami trauma dengan kelakuannya yang melakukan pencabulan hingga dilaporkan beberapa mahasiswi ke kepolisian. Saya kaget, pas ada kabar dia kembali berkeliaran di kampus, ini bikin kami waswas saja," ujar salah satu mahasiswi UPR, Rabu (29/7/2020).

Terkait belum diberhentikan status ASN terhadap PS, dan rendahnya hukuman dengan tuntutan 2 tahun dan keputusan 1,5 tahun oleh pengadilan serta, kebijakan asimilasi yang diterapkan kepadanya, sehingga PS bebas berkeliaran, bukan menjadi kewenangan pihak UPR.

Rektor UPR, Andrie Elia Embang, dan jajaran akademisi UPR bersikap dengan menjelaskan, kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh PS telah ditangani UPR sejak dini dengan membentuk komisi etik, menjatuhkan sanksi dengan membebastugaskan dari kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bahkan, pihaknya juga telah menghentikan gaji dan mengusulkan pemberhentian status ASN kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi(saat itu) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Andrie Elia juga menyerahkan Surat Edaran tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Universitas Palangkaraya kepada perwakilan mahasiswa yakni Wakil Presiden BEM, Nandi dan Ketua DPM Jeffriko Seran, Senin (27/7/2020) lalu.

"Ini adalah wujud nyata dan konsistensi Rektor UPR beserta jajaran dalam melindungi seluruh Civitas Akademika UPR. UPR tidak berkompromi terhadap pelaku kekerasan seksual," ujar Andrie Elia Embang.

banjarmasinpost.co.id / faturahman

Penulis: Fathurahman
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved